PRESIDEN Joko Widodo telah memutuskan untuk segera memindahkan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Dengan keputusan tersebut, pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengatakan, rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk Ibu kota negara akan menunggu rancangan undang-undang (RUU) disahkan DPR RI.
Rencananya, RUU Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan diajukan pada Februari 2020. "Kita lihatlah, mudah-mudahan kita bisa lakukan tahun ini," kata Suharso di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Hal senada dengan pemerintah, Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) mendukung percepatan proses pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.
"Ini adalah salah satu bentuk lompatan luar biasa dan aksi nyata Presiden Joko Widodo yang pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno," kata Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) M. Ebit BT. SH, di Jakarta, Jumat (14/2).
Lebih lanjut, Ebit mengatakan keputusan pemindahan ibu kota negara iakan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI).
"Ibu kota negara di Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia," ucap Ebit.
Oleh karena itu, Ebit berharap secepatnya usulan RUU UU Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah segera diproses dan disahkan oleh DPR.
"Kami akan mendorong dengan segala kemampuan dan kekuatan KP2IT agar secepatanya ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur," tegas Ebit. (OL-09)
