Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
OMBUDSMAN RI mengatakan akan mendalami dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Andre diduga sengaja menjebak seorang pekerja seks komersial (PSK) di Padang untuk membuktikan masih maraknya prostitusi online di Sumatera Barat.
"Kami melihat memang ada potensi maladministrasi. Terutama tentang tata cara yang digunakan Andre," ujar anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, dalam jumpa pers, di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, (14/2).
Baca juga: Investigasi Laporan Keuangan Jiwasraya-ASABRI Hampir Rampung
Ia mengatakan bahwa penjebakan memang dimungkinkan dilakukan untuk mengungkap suatu kejahatan. Namun, yang berwenang melakukannya hanya kepolisian dan harus sesuai aturan untuk tidak mencederai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM).
"Dalam konteks kasus Andre ini, penjebakan tidak dilakukan oleh aparat kepolisian tetapi oleh oknum anggota DPR yang kewenangannya tidak untuk melakukan itu," ujar Ninik.
Ninik juga mengatakan bahwa selain dugaan pelanggaran dalam penjebakan, ia berpendapat, Andre juga berpotensi dijerat dengan tindak pidana perdagangan orang.
"Kami akan membawa kasus ini pada rapat pleno Ombudsman, selanjutnya akan kami tentukan langkah apa yang akan dilakukan karena ada beberapa pihak yang terkait seperti kepolisian, DPR, hingga juga ke MKD," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Andre Rosiade ramai diperbincangkan setelah aksinya terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat, pada 26 Januari 2020 jadi sorotan. Andre mengunggah aksi penggerebekan itu di akun Instagram miliknya pada 27 Januari 2020. (OL-6)
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved