Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) mengutuk rencana Israel menganeksasi sekitar 30% wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordania milik Palestina.
DPR beralasan penarikan RUU PKS karena menunggu penuntasan pembahasan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Sebelumnya, beredar video saat Muhammad Nasir terlibat perdebatan panas dengan Orias Petrus Moedak dalam rapat antara Komisi VII DPR dan holding BUMN tambang, Selasa (30/6).
Salah satunya adalah diversifikasi pangan adalah bagaimana masyarakat Indonesia tidak bergantung pada pangan tertentu khususnya beras.
"Lembaga sudah ada, kantor juga sudah ada kenapa harus kita lebur lagi. Belum ada urgensinya. Saat ini DPR fokus selesaikan RUU Omnibus Law untuk kemudahan dunia usaha."
Hal yang dilakukan Nasir dapat menjadi dugaan pelanggaran kode etik apabila diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
KOMISI VII DPR membentuk panitia kerja (Panja) terkait beberapa proyek strategis di sektor pertambangan di bawah MIND ID.
Pernyataan anggota Komisi VII DPR RI, M. Nasir, dinilai keliru terkait utang Inalum atas akuisisi PT Freeport Indonesia yang dapat merugikan anak perusahaan.
Secara terpisah, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan protes keras terhadap rilis yang disebar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Meski sudah dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020, Fraksi Partai NasDem tetap perjuangkan RUU P-KS.
“Target ini harapannya terus terlaksana di periode-periode berikutnya,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (2/7).
Alih-alih memberikan perlindungan, Arya mengatakan hanya memberi masukan agar Orias bu\isa membuktikan kebenarannya.
BKSAP menggalang dukungan parlemen dunia untuk bersama menolak rencana Israel yang mengancam perdamaian dan kedaulatan Palestina.
Bagi Denny, kasus Nasir memberi pesan bagi partai untuk menempatkan kader yang paham persoalan pada komisi-komisi yang ada di DPR.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyebut relasinya dengan pembentuk undang-undang, yakni presiden dan DPR, cenderung fluktuatif.
Pembahasan RUU Pemilu belum akan intens sebab partai politik saat ini tengah fokus pada pemilihan kepala daerah.
Salah satu spirit mendasar dalam RUU ini ialah perlindungan terhadap PRT dalam relasi sosiokultural, bukan hubungan industrialis.
Menurut Rapsel, sudah saatnya BUMN memiliki rancangan pembangunan yang melibatkan semua jenis usaha milik pemerintah.
"DPR diharapkan mau terbuka transparan, menerima masukan baik penyelenggara, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga bisa dibicarakan mendalam."
Dengan dikeluarkannya perppu ini menandakan Indonesia membutuhkan undang-undang guna mengatur jalannya pilkada di tengah bencana nasional.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved