Kecam Rencana Aneksasi Israel, DPR Galang Dukungan Parlemen Dunia

SITUASI politik keamanan di wilayah Timur Tengah kini kian mencekam. Terbaru, Israel kembali berencana melakukan aneksasi sekitar 30% wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordania milik Palestina.

Menanggapai hal itu, DPRI RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mengutuk rencana tersebut. BKSAP menggalang dukungan parlemen dunia untuk bersama menolak rencana Israel yang mengancam perdamaian dan kedaulatan Palestina.

"DPR juga telah berkirim surat ke Inter-Parliamentary Union (IPU), sebagai wadah anggota parlemen global yang bekerja untuk perdamaian, demokrasi dan HAM, agar IPU menolak keras atas aneksasi terbaru Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordania. IPU diminta mengambil peran terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian," ujar Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon melalui keterangan resmi (2/7).

Sebagai bagian dari fungsi diplomasi parlemen, Fadli mengatakan DPR akan terus berkomitmen menggalang dukungan. Parlemen regional dan global diminta untuk turut mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat melalui pengarusutamaan isu konflik Palestina-Israel di forum-forum parlemen seperti IPU, PUIC, AIPA, APA, dan APPF.

"BKSAP DPR RI inisiasi dukungan dari anggota parlemen dari seluruh dunia menyepakati Joint Statement menentang dan menolak keras aneksasi terbaru Israel atas wilayah Palestina," imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, Joint Statement telah mendapat dukungan dari 215 lebih anggota parlemen dari berbagai negara di dunia. Beberapa negara di antaranya ialah Turki, Yordania, Amerika Serikat, Maladewa, Kuwait, Qatar, Aljazair, Maroko, Ghana, Brazil, Tunisia, Finlandia, Mauritania, Austria, Polandia, Belgia, Tajikistan, Inggris, Libya, Italia, Afrika Selatan, dan lainya, dan dukungan tersebut terus bergulir. Ketua Parlemen Qatar, Yordania dan Kuwait ikut menandatangani.

Menurut politisi Gerindra itu, rencana pencaplokan Israel jelas merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 242 tahun 1967 diperkuat Resolusi DK-PBB No. 338 tahun 1973. 

Resolusi itu menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari tahun 1967 termasuk wilayah Tepi Barat.

"Mengingatkan dampak terburuk aneksasi tersebut yaitu masa depan eksistensi negara Palestina. Aneksasi terbaru tersebut dan aneksasi-aneksasi sebelumnya atas wilayah Palestina semakin mereduksi wilayah Palestina yang bahkan berdasarkan proposal Trump terbaru hanya akantersisa sekitar 15% dari keseluruhan wilayah Palestina sebelum dijajah Israel," jelasnya.

Baca juga: Demokrat AS Peringatkan Israel atas Rencana Aneksasi

Bersama parlemen dunia, DPR RI mendesak komunitas regional dan internasional seperti institusi antar-pemerintah, antar-parlemen dan lembaga, penggiat dan aktivis perdamaian dan HAM serta pihak-pihak terkait untuk secara kolektif dan bersinergi bertindak konkrit menghentikan langkah ilegal Israel itu.

Langkah konkret kolektif dan sinergis tersebut dilakukan dengan segala cara yang memungkinkan termasuk isolasi/pengucilan Israel secara politik, ekonomi, dan sosial di pentas regional dan global, yang ditujukan untuk memaksa Israel agar tunduk kepada hukum dan ketentuan internasional.

DPR RI juga mendorong komunitas regional dan internasional memberikan dukungan politik untuk terwujudnya eksistensi negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. 

Langkah itu dapat dilakukan dengan cara antara lain mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara, tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, menjaga isu Palestina agar tetap mendapat perhatian khusus internasional, penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang dengan Palestina dan bantuan kemanusian untuk Palestina terutama untuk pengungsi dan warga Jalur Gaza yang masih diblokade.

Fadli juga menambahkan bahwa pihaknya terus mendesak penyelesaian konflik Palestina-Israel secara adil dan obyektif berdasarkan tatanan global berbasis. Kegagalan komunitas global menghentikan ancaman terbaru aneksasi Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan. (A-2)