Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PELUNCURAN logo baru Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir, pada Rabu (1/7), menandai semangat baru bagi perusahaan-perusahaan pelat merah untuk berubah atau bertransformasi.
Erick meminta semangat baru yang diusung logo baru tidak hanya menjadi pencitraan semata. Perubahan, Menteri BUMN, perlu dibuktikan secara konkret.
Merespons harapan Menteri BUMN, anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Rapsel Ali, langsung memberikan tantangan bagi BUMN. Diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Karya, Rabu (1/6), Rapsel mengusulkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
“Hemat saya seluruh potensi harus disatukan. Disinergikan secara integrated sesuai dengan semangat logo baru BUMN,” ujar politikus Partai NasDem.
Menurut Rapsel, sudah saatnya BUMN memiliki rancangan pembangunan yang melibatkan semua jenis usaha milik pemerintah.
Keuntungannya sangat banyak. Juga lebih efisien karena memotong berbagai pos pengeluaran. Terutama masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala sebuah proyek besar.
Rapsel, yang mewakili Dapil 1 Sulsel ini, memberikan contoh. Sebuah proyek raksasa terintegrasi yang menyatukan jalur laut, darat, dan udara. Stasiun saling terintegrasi dan memudahkan mobilisasi penumpang. Demikian pula untuk industri logistik dan properti lainnya. Semua dibangun dalam satu kawasan yang saling terkait.
Sebagai pendukung, jalur listrik dan fiber optik dibangun berdampingan. Demikian juga pipa untuk menyalurkan bahan bakar minyak dan gas serta air bersih. Proyek pipanisasi ini dibangun di sekitar infrastruktur lain.
Bagaimana dengan kendala biaya? Menurut Rapsel, seharusnya tidak menjadi kendala. Ia menegaskan bahwa legislatif akan mendukung penuh selama BUMN mampu meyakinkan proyek tersebut benar-benar terintegrasi dengan baik. Bermafaat untuk kebaikan bersama dan kemajuan bangsa.
“Jika perlu dibentuk konsorsium untuk menangani proyek raksasa ini. DPR pasti akan memberikan dukungan selama itu sesuai dengan prinsip integrasi yang saling menguntungkan,” terangnya.
Dalam RDP dengan BUMN Karya ini, Rapsel juga mengenalkan semangat baru yang bisa diterapkan di berbagai perusahaan BUMN. Meniru konsep New Normal yang sedang dikampanyekan pemerintah selama pandemi Covid-19 ini, dia mengenalkan New Coorporate Culture.
“Dengan budaya baru ini, BUMN bisa tumbuh dan berkembang dengan semangat tumbuh bersama dalam kebersamaan,” sebutnya. (RO/OL-09)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved