Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, memberikan alasan pihaknya menggelar RDP di Gedung KPK.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan rapat bersama parlemen akan diadakan di kantor KPK.
Dalam revisi UU BI , Ketua Komisi XI FPR mewacanakan perubahan dalam ketentuan yang mengatur kepemimpinan dan juga beberapa peraturan.
Kalung antivirus covid-19 tersebut sampai sejauh ini disinyalir belum dapat dipastikan keampuhannya.
"Kami dan BI kembali merumuskan prinsip-prinsip untuk melakukan burden sharing secara baik yang tetap berpacu dan berbasis kepada kerangka kebijakan makro yang prudent."
Bersama dengan Kementrian Kominfo, Willy mengklaim bertekad untuk bisa menyelesaikan pembahasan RUU PDP sehingga bisa jadi produk UU pertama di tahun ini.
Sebelumnya diketahui kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo mendapat kritikan karena mengubah aturan yang dibuat menteri sebelumnya.
Kami berhasil menjawab tantangan Bapak Rachmat Gobel, menanam tanaman hortikultura tanpa menggunakan pupuk subsidi, dan hasilnya terbukti luar biasa.
Dalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
Tidak ada pembahasan di internal Partai Demokrat mengenai kasus pengusiran yang dilakukan oleh Nasir.
Dalam kunjungan ke Majalengka, Menteri LHK dan anggota DPR Komisi IV Sutrisno juga menerima laporan tentang pelaksanaan program RHL di lapangan.
Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.
Polemik pengusiran Dirut PT Inalum tersebut berbuntut panjang. Banyak pihak menduga pengusiran dilakukan karena anggota DPR tidak dilibatkan dalam kegiatan program sosial perusahaan
Didik menilai tidak masalah jika anggota dewan meminta CSR dengan catatan harus untuk daerahnya, Misalnya pembangunan jalan atau pembangunan lainnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan pada hari Senin (6/7) mendatang.
Setelah menerima laporan, maka MKD akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada anggota dewan yang bersangkutan.
Langkah DPR RI menarik pembahasan RUU PKS dari Prolegnas 2020 menimbulkan pandangan berbeda dari sejumlah fraksi.
Kapitalisasi pembangunan mengikis peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Praktik ini juga menunjukkan pengabaian standar dan evaluasi penyusunannya.
TVOne diminta harus hati-hati di tengah sensitifnya pembahasan RUU HIP yang menyita perhatian publik. Hal ini agar tidak terjadi benturan di masyarakat akibat kabar atau berita yang dibangun
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved