DPR Dukung Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan dukungan dari Komisi IV DPR RI terkait kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Sebelumnya diketahui kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo mendapat kritikan karena mengubah aturan yang dibuat menteri sebelumnya.

"KKP ini dari tahun ke tahun meningkat kebaikannya. Laporan keuanga 2016 dan 2017 disclaimer. Kemudian 2020 laporannya baik. Ini berarti terus meningkat ya mungkin karena Sekjennya dari Bareskrim, Irjennya dari kejaksaan," kata Anggota Komisi IV DPR Fraksi Grindra, Darori Wonodipuro pada rapat kerja Senin (6/7).

Salah satu hal yang ia soroti adalah mengenai dibukanya ekspor benih lobster yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan namun mendapatkan kontra dari berbagai pihak. Dia menyebut masih ada campur tangan dari menteri lama.

Tak hanya Darori, anggota Komisi IV DPR RI lainnya yakni Ketua Umum Fraksi Nasdem Ahmad Ali pun mendukung kebijakan-kebijakan yang dijalankan KKP mulai dari eksport lobster hingga catrang.

"Yang kita hindari adalah ketika kmudian ekploitasi lobster dan ikan menggunakan peralatan yang bisa memusnahkan indukan dan benih lain saya kira ini akan dihindari," kata Ahmad.

Ia mengatakan, sepanjang alasannya untuk kepentinga masyarkat, hal ini wajar dan akan didukung.

Lebih lanjut, Ahmad percaya KKP akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan ia menyarankan untuk fokus kedepan tanpa memperdulikan nasasi diluar.

"Jangan menari diatas panggung mantan menteri KKP deh. Jadi tak perlu berkonfrontas dengan menteri KKP yang lama. Jika Pak Edhy yakin dengan kebijakan ini bahwa ini untuk kepentingan rkyat kepentingan bangsa, jalan tanpa memperdulikan nnarasi-narasi yang ada diluar. Insya Allah ini akan bagus," pungkasnya. (Wan/OL-09)