Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI hingga saat ini belum menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas insiden pengusiran Direktur Utama (Dirut) PT Inalum Orias Petrus Moerdak yang dilakukan anggota Komisi VII DPR Mohammad Nasir.
"Belum ada laporan ke kita. Kalau belum ada laporan kita belum bisa bergerak," ujar anggota MKD Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi di Jakarta, Jumat, (3/7).
Saleh menjelaskan, jika ada pihak-pihak yang secara etis merasa dirugikan oleh tindakan anggota DPR, pihak tersebut bisa melakukan pelaporan ke MKD. Setelah menerima laporan, maka MKD akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada anggota dewan yang bersangkutan.
"MKD kan tugasnya menjaga kehormatan DPR secara lembaga dan personal. Kalau baru disinyalir tentu kita tidak bisa bergerak. Harus ada yang melapor ke MKD untuk bisa kita telusuri," jelas Saleh.
Polemik terkait pengusiran Dirut PT Inalum Orias Petrus Moerdak oleh Mohammad Nasir berbuntut panjang. Berbagai kelompok masyarakat menyesalkan insiden tersebut. Banyak pihak menduga, aksi anggota DPR tersebut sebagai upaya menekan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait 'permintaan' dana CSR (corporate social responsibility) BUMN.
"Menurut saya, sikap mengusir pejabat BUMN (Dirut PT Inalum) sangat berlebihan. Hal itu menunjukkan contoh yang kurang baik,” kata Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, dalam keterangan persnya yang dikirimkan ke media.
Sementara itu, peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan, merespon negatif aksi anggota DPR yang mengusir pejabat BUMN.
Willy berharap, DPR perlu mengetahui bahwa pengelolaan dana CSR BUMN kini dibuat satu pintu yaitu melalui Kementerian BUMN agar dapat dikelola secara tepat sasaran.
"Sepanjang pengetahuan kami, dana CSR tidak berupa uang tunai, akan tetapi berupa bantuan barang, program atau bentuk lain seperti training wirausaha dan peningkatan SDM atau perbaikan masjid, pondok pesantren, gereja dan rumah ibadah lainnya yang dapat mendukung aktivitas stakeholder,” jelas Willy.
Sinergi Kawal BUMN mengharapkan agar semua pihak, khususnya DPR, mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR oleh Kementerian BUMN yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah good corporate governance (GCG), sehingga ruang-ruang kosong permainan bisa ditutup dan penggunaan dana CSR tepat sasaran. (OL-4)
J&T Express meluncurkan J&T Connect Preneur sebagai salah satu program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tahun ini.
PT Pegadaian meresmikan gedung The Gade Preneur Space yang berlokasi di Kebon Nanas, Jakarta Timur, Selasa (4/6). Gedung itu merupakan venue bagi UMKM binaan perseroan untuk memasarkan produk.
Perayaan HUT diharapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh insan LEN untuk mempercepat transformasi perusahaan dan selalu siap pada setiap perubahan yang ada.
Sebanyak 938 paket sembako diserahkan pada warga RW 07 dan RW 08 Pasirluyu, Kota Bandung.
Festival digelar untuk mendukung pengembangan dan perluasan pasar UMKM di Indonesia.
MB yang bekerja sebagai Account Officer (AO) sudah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 14 Juli 2024 dan telah menjalani proses penyidikan tahap dua.
Inalum bisa menghasilkan 1,4 ton aluminium dalam sehari yang dihasilkan dari 170 tungku 0 dari sekitar 510 tungku peleburan yang ada di Potline 1 saja.
Berawal dari mimpi ingin budidaya udang vaname, Reno kini memiliki tambak udang vaname dengan bantuan dari CSR Inalum.
Desa Meat yang kaya budaya dan sejarah merupakan salah satu desa binaan PT Inalum yang berada di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, enggan menanggapi kabar permintaan jabatan dari Ketua Lembaga Survei Indonesia, Denny JA.
Alih-alih memberikan perlindungan, Arya mengatakan hanya memberi masukan agar Orias bu\isa membuktikan kebenarannya.
Hal yang dilakukan Nasir dapat menjadi dugaan pelanggaran kode etik apabila diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved