Pimpinan DPR Minta Komisi VII Lakukan Klarifikasi

PIMPINAN DPR akan meminta klari-fi kasi Komisi VII terkait pengusiran Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Orias Petrus Moerdak, oleh anggota Komisi VII DPR Mohammad Nasir saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dan holding BUMN tambang.

“Klarifikasi akan dilakukan pada Senin (6/7) mendatang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen Senayan Jakarta, kemarin.

Polemik pengusiran Dirut PT Inalum tersebut berbuntut panjang. Banyak pihak menduga pengusiran dilakukan karena anggota DPR tidak dilibatkan dalam kegiatan program sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Dasco memastikan proses klarifikasi akan berlangsung transparan dan akan memanggil pihak media massa. Namun, ia mengaku, saat ini DPR belum bisa berkomentar soal kebenaran permintaan CSR dari perusahaan milik negara itu.

“Jadi, saya belum bisa menilai dan mengeluarkan pernyataan sebelum kita mengklarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Didik Junaedi Rachbini, menilai insiden adu mulut antara anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan Orias Petrus Moerdak jangan kembali terulang.

“Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah, terlebih di situasi pandemi saat ini seharusnya saling bekerja sama. BUMN memang harus dikontrol keras, itu yang penting. Namun, rapat juga yang benar tidak perlu marah-marah. Marah ialah simbol ketidakmatangan seseorang. Oleh karena itu, harus dihentikan,” tambahnya.

Terkait permintaan pelibatan prog-ram CSR yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, Didik menilai tidak menjadi masalah asalkan untuk pembangunan daerahnya, bukan masuk ke kantong sendiri.

Hal senada juga disampaikan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya, pengusiran yang dilakukan Nasir kepada Orias Petrus tidak tepat dan harus diakhiri.“Anggota DPR seharusnya menunjukkan perilaku terhormat. Insiden serupa jangan sampai menjadi contoh anggota dewan lainnya,” ujarnya.

Diketahui, dari RDP tersebut menghasilkan enam kesimpulan, di antaranya Komisi VII mendesak Dirut Inalum untuk memberikan penjelasan detail proyeksi pendapatan ne-gara dari PT Freeport Indonesia.

Selain itu, Inalum juga harus menjelaskan secara detail skema utang untuk mengakuisisi saham PT Freeport dan PT Vale. (Uta/Iam/X-7)