Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi III DPR, Herman Hery, mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK digelar secara tertutup di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7).
"Tertutup. Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ucap dia, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa. Biasanya rapat dengar pendapat komisi DPR dengan mitra kerja berlangsung di Gedung Parlemen.
Baca juga: DPR Gelar Rapat di Markas KPK
Lebih lanjut, dia pun memberikan alasan pihaknya menggelar RDP di Gedung KPK.
"Pertama karena ini gedung baru, kami di periode yang sekarang belum pernah melihat kondisi gedung (KPK) seperti apa, fasilitas seperti apa kemudian ruang tahanan seperti apa," kata dia.
Kedua, ia menuturkan tujuan RDP dengan KPK hari ini agar nantinya Komisi III DPR dan KPK saling bergandengan tangan menguatkan lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi.
Sementara soal isu terkini yang akan dibahas dengan KPK dalam RDP itu, dia menyerahkan kepada masing-masing anggota Komisi III DPR.
"Isu terkini sudah dipegang oleh masing-masing anggota, saya sebagai ketua kami membebaskan setiap fraksi untuk mempertanyakan apa yang sudah mereka agendakan," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyatakan tidak ada yang spesial soal RDP yang digelar di Gedung KPK karena sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bahwa DPR diperbolehkan untuk mengadakan rapat baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR.
"Tidak spesial, bagi kami ini RDP pertama kali. Kami boleh datang ke tempat mitra kerja seperti kemarin panja penegakan hukum datang ke Bareskrim, Kejaksaan, saya kira biasa saja," ujar dia. (Ant/OL-6)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved