Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KETUA Komisi III DPR, Herman Hery, mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK digelar secara tertutup di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7).
"Tertutup. Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ucap dia, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa. Biasanya rapat dengar pendapat komisi DPR dengan mitra kerja berlangsung di Gedung Parlemen.
Baca juga: DPR Gelar Rapat di Markas KPK
Lebih lanjut, dia pun memberikan alasan pihaknya menggelar RDP di Gedung KPK.
"Pertama karena ini gedung baru, kami di periode yang sekarang belum pernah melihat kondisi gedung (KPK) seperti apa, fasilitas seperti apa kemudian ruang tahanan seperti apa," kata dia.
Kedua, ia menuturkan tujuan RDP dengan KPK hari ini agar nantinya Komisi III DPR dan KPK saling bergandengan tangan menguatkan lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi.
Sementara soal isu terkini yang akan dibahas dengan KPK dalam RDP itu, dia menyerahkan kepada masing-masing anggota Komisi III DPR.
"Isu terkini sudah dipegang oleh masing-masing anggota, saya sebagai ketua kami membebaskan setiap fraksi untuk mempertanyakan apa yang sudah mereka agendakan," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyatakan tidak ada yang spesial soal RDP yang digelar di Gedung KPK karena sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bahwa DPR diperbolehkan untuk mengadakan rapat baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR.
"Tidak spesial, bagi kami ini RDP pertama kali. Kami boleh datang ke tempat mitra kerja seperti kemarin panja penegakan hukum datang ke Bareskrim, Kejaksaan, saya kira biasa saja," ujar dia. (Ant/OL-6)
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved