Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA Komisi III DPR, Herman Hery, mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK digelar secara tertutup di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7).
"Tertutup. Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ucap dia, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa. Biasanya rapat dengar pendapat komisi DPR dengan mitra kerja berlangsung di Gedung Parlemen.
Baca juga: DPR Gelar Rapat di Markas KPK
Lebih lanjut, dia pun memberikan alasan pihaknya menggelar RDP di Gedung KPK.
"Pertama karena ini gedung baru, kami di periode yang sekarang belum pernah melihat kondisi gedung (KPK) seperti apa, fasilitas seperti apa kemudian ruang tahanan seperti apa," kata dia.
Kedua, ia menuturkan tujuan RDP dengan KPK hari ini agar nantinya Komisi III DPR dan KPK saling bergandengan tangan menguatkan lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi.
Sementara soal isu terkini yang akan dibahas dengan KPK dalam RDP itu, dia menyerahkan kepada masing-masing anggota Komisi III DPR.
"Isu terkini sudah dipegang oleh masing-masing anggota, saya sebagai ketua kami membebaskan setiap fraksi untuk mempertanyakan apa yang sudah mereka agendakan," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyatakan tidak ada yang spesial soal RDP yang digelar di Gedung KPK karena sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bahwa DPR diperbolehkan untuk mengadakan rapat baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR.
"Tidak spesial, bagi kami ini RDP pertama kali. Kami boleh datang ke tempat mitra kerja seperti kemarin panja penegakan hukum datang ke Bareskrim, Kejaksaan, saya kira biasa saja," ujar dia. (Ant/OL-6)
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved