Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KOMISI III DPR dijadwalkan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak seperti biasanya yang digelar di Gedung DPR, Senayan, rapat kali ini diadakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut jadwal, rapat akan digelar pukul 11.00 WIB. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan rapat bersama parlemen akan diadakan di kantor KPK.
Baca juga: Dirjen Dukcapil Pastikan Joko Tjandra Masih WNI
"Karena ini sidang DPR maka nanti terkait apakah sidang terbuka atau tertutup tentu menjadi wewenang pemimpin rapat," saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).
Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, mengatakan rapat di kantor KPK itu merupakan sejarah baru. Pemilihan lokasi rapat itu merupakan permintaan Komisi III yang disetujui pimpinan KPK. Alasannya, anggota Komisi III DPR ingin melihat langsung kinerja KPK.
"Biar kita dengan mitra satu sama lain mendukung terkait kebijakan atau terkait permasalahan yang sifatnya membangkitkan peningkatan pendapatan negara khususnya KPK yang bekerja," kata politikus NasDem itu.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebutkan rapat bersama lembaga mitra Komisi III di luar Gedung DPR lazim dan sudah pernah dilakukan sebelumnya.
"Dengan BNN di periode lalu beberapa kali (rapat) di kantor BNN. Kemarin (rapat) lanjutan dengan Kejaksaan Agung juga di kantor kejaksaan," ucap politikus PPP itu. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke luar negeri terkait kasus korupsi kuota haji 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Keputusan Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dicegah ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji
Fokus penyidikan KPK diarahkan pada siapa yang memberi perintah serta aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji
Askrindo menyambut baik Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang disusun oleh KPK sebagai pedoman praktis dalam mencegah korupsi di perusahaan.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved