Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR dijadwalkan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak seperti biasanya yang digelar di Gedung DPR, Senayan, rapat kali ini diadakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut jadwal, rapat akan digelar pukul 11.00 WIB. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan rapat bersama parlemen akan diadakan di kantor KPK.
Baca juga: Dirjen Dukcapil Pastikan Joko Tjandra Masih WNI
"Karena ini sidang DPR maka nanti terkait apakah sidang terbuka atau tertutup tentu menjadi wewenang pemimpin rapat," saat dikonfirmasi, Selasa (7/7).
Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, mengatakan rapat di kantor KPK itu merupakan sejarah baru. Pemilihan lokasi rapat itu merupakan permintaan Komisi III yang disetujui pimpinan KPK. Alasannya, anggota Komisi III DPR ingin melihat langsung kinerja KPK.
"Biar kita dengan mitra satu sama lain mendukung terkait kebijakan atau terkait permasalahan yang sifatnya membangkitkan peningkatan pendapatan negara khususnya KPK yang bekerja," kata politikus NasDem itu.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebutkan rapat bersama lembaga mitra Komisi III di luar Gedung DPR lazim dan sudah pernah dilakukan sebelumnya.
"Dengan BNN di periode lalu beberapa kali (rapat) di kantor BNN. Kemarin (rapat) lanjutan dengan Kejaksaan Agung juga di kantor kejaksaan," ucap politikus PPP itu. (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved