Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai jika isu peleburan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak tepat dilakukan.
Pasalnya saat ini Indonesia tengah menghadapi kegentingan ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19. Justru menurutnya kekompakan setiap kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak perekonomian.
“Saya kira wacana ini sangat tidak tepat waktu. Saat ini seharusnya kita fokus dan kompak bagaimana mengatasi pandemi serta meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (5/7).
Piter pun beranggapan secara kinerja OJK dalam menanggapi kondisi pandemi covid-19 ini sudah cukup baik. Misalnya dilihat dari OJK yang mengambil kebijakan pelonggaran restrukturasi yang mampu menahan lonjakan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
“Sementara kalau bicara ketatnya likuiditas bank dan perlambatan pertumbuhan kredit, itu tidak bisa menyalahkan OJK. Saya berpendapat saat ini kinerja OJK di tengah pandemi covid-19 sudah cukup baik,” ungkapnya.
Sementara itu, sambungnya, jika pemerintah memang kecewa dengan kinerja OJK, pembubaran lembaga bukan alasan yang tepat. Pembubaran sebuah lembaga sebesar seperti OJK akan menghabiskan energi yang tidak perlu di tengah situasi genting seperti ini.
Menurutnya dalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
“Saya meyakini wacana ini hanya akan memperburuk keadaan. Karena sekali lagi kita butuh konsentrasi dan kekompakan sekarang ini. Perlu diingat juga tenaga ahli perbankan sudah hampir tidak ada lagi di BI. Hampir semuanya di OJK. Sangat tidak baik untuk upaya kita memulihkan perekonomian di tengah wabah ini,” pungkasnya. (E-1)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved