Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai jika isu peleburan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak tepat dilakukan.
Pasalnya saat ini Indonesia tengah menghadapi kegentingan ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19. Justru menurutnya kekompakan setiap kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak perekonomian.
“Saya kira wacana ini sangat tidak tepat waktu. Saat ini seharusnya kita fokus dan kompak bagaimana mengatasi pandemi serta meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (5/7).
Piter pun beranggapan secara kinerja OJK dalam menanggapi kondisi pandemi covid-19 ini sudah cukup baik. Misalnya dilihat dari OJK yang mengambil kebijakan pelonggaran restrukturasi yang mampu menahan lonjakan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
“Sementara kalau bicara ketatnya likuiditas bank dan perlambatan pertumbuhan kredit, itu tidak bisa menyalahkan OJK. Saya berpendapat saat ini kinerja OJK di tengah pandemi covid-19 sudah cukup baik,” ungkapnya.
Sementara itu, sambungnya, jika pemerintah memang kecewa dengan kinerja OJK, pembubaran lembaga bukan alasan yang tepat. Pembubaran sebuah lembaga sebesar seperti OJK akan menghabiskan energi yang tidak perlu di tengah situasi genting seperti ini.
Menurutnya dalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
“Saya meyakini wacana ini hanya akan memperburuk keadaan. Karena sekali lagi kita butuh konsentrasi dan kekompakan sekarang ini. Perlu diingat juga tenaga ahli perbankan sudah hampir tidak ada lagi di BI. Hampir semuanya di OJK. Sangat tidak baik untuk upaya kita memulihkan perekonomian di tengah wabah ini,” pungkasnya. (E-1)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
OJK sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tanggal 20 Januari 2026 mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance (PT VIF).
OJK menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ).
Dana yang dikembalikan berasal dari hasil pemblokiran dan penelusuran aliran dana kejahatan digital yang sebelumnya dilaporkan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved