Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai jika isu peleburan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak tepat dilakukan.
Pasalnya saat ini Indonesia tengah menghadapi kegentingan ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19. Justru menurutnya kekompakan setiap kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak perekonomian.
“Saya kira wacana ini sangat tidak tepat waktu. Saat ini seharusnya kita fokus dan kompak bagaimana mengatasi pandemi serta meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (5/7).
Piter pun beranggapan secara kinerja OJK dalam menanggapi kondisi pandemi covid-19 ini sudah cukup baik. Misalnya dilihat dari OJK yang mengambil kebijakan pelonggaran restrukturasi yang mampu menahan lonjakan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
“Sementara kalau bicara ketatnya likuiditas bank dan perlambatan pertumbuhan kredit, itu tidak bisa menyalahkan OJK. Saya berpendapat saat ini kinerja OJK di tengah pandemi covid-19 sudah cukup baik,” ungkapnya.
Sementara itu, sambungnya, jika pemerintah memang kecewa dengan kinerja OJK, pembubaran lembaga bukan alasan yang tepat. Pembubaran sebuah lembaga sebesar seperti OJK akan menghabiskan energi yang tidak perlu di tengah situasi genting seperti ini.
Menurutnya dalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
“Saya meyakini wacana ini hanya akan memperburuk keadaan. Karena sekali lagi kita butuh konsentrasi dan kekompakan sekarang ini. Perlu diingat juga tenaga ahli perbankan sudah hampir tidak ada lagi di BI. Hampir semuanya di OJK. Sangat tidak baik untuk upaya kita memulihkan perekonomian di tengah wabah ini,” pungkasnya. (E-1)
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved