Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai jika isu peleburan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak tepat dilakukan.
Pasalnya saat ini Indonesia tengah menghadapi kegentingan ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19. Justru menurutnya kekompakan setiap kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak perekonomian.
“Saya kira wacana ini sangat tidak tepat waktu. Saat ini seharusnya kita fokus dan kompak bagaimana mengatasi pandemi serta meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (5/7).
Piter pun beranggapan secara kinerja OJK dalam menanggapi kondisi pandemi covid-19 ini sudah cukup baik. Misalnya dilihat dari OJK yang mengambil kebijakan pelonggaran restrukturasi yang mampu menahan lonjakan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
“Sementara kalau bicara ketatnya likuiditas bank dan perlambatan pertumbuhan kredit, itu tidak bisa menyalahkan OJK. Saya berpendapat saat ini kinerja OJK di tengah pandemi covid-19 sudah cukup baik,” ungkapnya.
Sementara itu, sambungnya, jika pemerintah memang kecewa dengan kinerja OJK, pembubaran lembaga bukan alasan yang tepat. Pembubaran sebuah lembaga sebesar seperti OJK akan menghabiskan energi yang tidak perlu di tengah situasi genting seperti ini.
Menurutnya dalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
“Saya meyakini wacana ini hanya akan memperburuk keadaan. Karena sekali lagi kita butuh konsentrasi dan kekompakan sekarang ini. Perlu diingat juga tenaga ahli perbankan sudah hampir tidak ada lagi di BI. Hampir semuanya di OJK. Sangat tidak baik untuk upaya kita memulihkan perekonomian di tengah wabah ini,” pungkasnya. (E-1)
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
INDUSTRI fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved