Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Mengacu pada tata tertib DPR dan keputusan Badan Musyawarah, selama masa reses DPR tidak bisa melakukan RDP.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan fenomena rumah sakit 'nakal' yang sengaja membuat pasien dinyatakan positif covid-19 demi mendapatkan anggaran korona.
DPR RI telah memutuskan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya ialah RUU Ketahanan Keluarga.
Siti Musdah Mulia, menyebut usulan RUU Ketahanan Keluarga itu tak ubahnya RUU jahiliah.
Tunjangan sertifikasi hendaknya diberikan kepada guru yang berhak. Tidak elok jika kebijakan yang sudah ada dianulir apalagi kondisi para guru sangat terdampak akibat covid-19
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang dan fungsi pembinaan ideologi pancasila, tanpa ada pasal-pasal yang sensitif
Rencana IPO ( initial public offering) Subholding Pertamina disebutkan merupakan bagian dari transformasi dan tak ada yang inkonstitusional.
DPR dan pemerintah berharap setelah ini tak akan ada lagi kegaduhan terkait isu-isu seputar RUU HIP.
DPR mengklaim sudah memberikan penjelasan agenda Rapat Paripurna kepada pimpinan aksi. Namun, demonstran enggan beranjak sampai rapat dinyatakan selesai.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut."
Selain kasus korupsi, kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan tindak pidana fiskal pun bisa dilacak atau diketahui pemerintah
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dilakukan dua elemen masyarakat. Demo pertama menuntut pencabutan RUU HIP dari Prolegnas, sedangkan yang lain menolak RUU Ciptaker.
Agenda rapat paripurna DPR hari ini adalah menutup masa sidang IV 2019-2020.
"Lembaga yang tidak efektif dan tidak terlalu penting keberadaannya daripada membebani (keuangan) negara, lebih baik lembaga tersebut dibubarkan,”
ANGGOTA Komisi II DPR, Mardani Ali, tidak mempermasalahkan pembubaran lembaga negara.
Perusahaan BUMN harus memanfaatkan suntikan dana itu untuk perbaikan tata kelola keuangan. Tentunya dengan menerapkan prinsip good corporate governance.
Tujuannya, agar regulasi yang diberlakukan bisa dipahami dengan jelas oleh dunia usaha.
Panitia kerja (panja) RUU Pemilu Komisi II DPR telah menyusun klaster-klaster masalah yang akan dibawa ke Baleg untuk harmonisasi.
Program insentif dunia usaha dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultra mikro yang belum masuk dalam skema perbankan maupun kelembagaan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved