Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan pihaknya akan mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi unjuk rasa di depan Gedug DPR/MPR RI Jakarta terkait tuntutan pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari prolegnas dan penolakan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Ada sebanyak 3.400 sampai 3.600 personel keseluruhannya akan diturunkan," kata Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Kamis (16/7).
Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
"Nanti kita ganti lagi dari siang sampai malam 300 orang," ujar Sambodo.
Baca juga: Ada Demo di Depan DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menambahkan, pihaknya siap mengawal unjuk rasa. Namun, dia berpesan agar massa aksi tertib dan menjaga jarak serta menggunakan masker untuk mencegah penyebaran covid-19.
"Aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan," ujar Yusri.
Unjuk rasa terkait RUU HIP ini dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). ANAK NKRI beranggotakan 174 organisasi masyarakat (Ormas). Tiga di antaranya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).
Sementara massa pennuntut penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law tak hanya dari elemen buruh. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ikut turun ke jalan menolak pengesahan RUU Ciptaker tersebut.(OL-5)
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved