Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Persaudaraan Alumni 212 (PA212) Slamet Maarif menegaskan pihaknya menolak dan mengecam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut," ungkap Ma'arif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/7).
Diketahui, ANAK NKRI terdiri dari ratusan ormas, di antaranya ada Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI).
Ma'arif pun mengancam demo tersebut tidak main-main. Mereka mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP menjadi UU.
"Puluhan ribu orang yang datang. Kalau mereka ngotot, kami lebih ngotot," kata Ma'arif
Baca juga: Pemerintah Resmi Ajukan RUU BPIP Gantikan RUU HIP
Selain mendesak untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, PA 212 meminta ada proses secara hukum pidana bagi pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.
"Tidak boleh terbuka peluang ingin mengganti Pancasila," pungkas Ma'arif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang berkembang bahwa hari ini, Kamis (16/7), DPR akan menggelar paripurna untuk mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja.
Ia mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menutup masa sidang IV 2019-2020.
"Pertama, kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta info kepada kami bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat Paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU omnibus law," ujar Dasco di gedung DPR. (A-2)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved