Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Persaudaraan Alumni 212 (PA212) Slamet Maarif menegaskan pihaknya menolak dan mengecam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut," ungkap Ma'arif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/7).
Diketahui, ANAK NKRI terdiri dari ratusan ormas, di antaranya ada Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI).
Ma'arif pun mengancam demo tersebut tidak main-main. Mereka mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP menjadi UU.
"Puluhan ribu orang yang datang. Kalau mereka ngotot, kami lebih ngotot," kata Ma'arif
Baca juga: Pemerintah Resmi Ajukan RUU BPIP Gantikan RUU HIP
Selain mendesak untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, PA 212 meminta ada proses secara hukum pidana bagi pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.
"Tidak boleh terbuka peluang ingin mengganti Pancasila," pungkas Ma'arif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang berkembang bahwa hari ini, Kamis (16/7), DPR akan menggelar paripurna untuk mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja.
Ia mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menutup masa sidang IV 2019-2020.
"Pertama, kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta info kepada kami bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat Paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU omnibus law," ujar Dasco di gedung DPR. (A-2)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved