Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Persaudaraan Alumni 212 (PA212) Slamet Maarif menegaskan pihaknya menolak dan mengecam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut," ungkap Ma'arif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/7).
Diketahui, ANAK NKRI terdiri dari ratusan ormas, di antaranya ada Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI).
Ma'arif pun mengancam demo tersebut tidak main-main. Mereka mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasan RUU HIP menjadi UU.
"Puluhan ribu orang yang datang. Kalau mereka ngotot, kami lebih ngotot," kata Ma'arif
Baca juga: Pemerintah Resmi Ajukan RUU BPIP Gantikan RUU HIP
Selain mendesak untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, PA 212 meminta ada proses secara hukum pidana bagi pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.
"Tidak boleh terbuka peluang ingin mengganti Pancasila," pungkas Ma'arif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang berkembang bahwa hari ini, Kamis (16/7), DPR akan menggelar paripurna untuk mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja.
Ia mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menutup masa sidang IV 2019-2020.
"Pertama, kami sudah sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang meminta info kepada kami bahwa tidak benar hari ini dikabarkan rapat Paripurna ada dua pengesahan RUU, yaitu RUU HIP dan RUU omnibus law," ujar Dasco di gedung DPR. (A-2)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Untuk Kota Bandung yang masyarakatnya heterogon baik suku, agama, ras, sehingga Pancasila sebagai konsensus bernegara dapat menjadi pemersatu
Maarten Paes memiliki darah Indonesia dari kakek dari garis keturunan ayahnya yang lahir di Pare, Indonesia, 20 Maret 1940 silam.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
Pancasila dapat menjadi basis normatif dan identitas kolektif dalam membangun Indonesia sebagai sebuah tatanan politis yang demokratis.
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved