Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, pihaknya menyetujui prognosis APBN semester II 2020 yang disampaikan pemerintah. Namun Banggar menekankan pemerintah agar juga memfokuskan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan menolong klaster Ultra Mikro.
Pemerintah dalam progam PEN akan memfokuskan pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi melalui efektivitas belanja. Itu akan diarahkan melalui penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan sektoral K/L dan pemda
"Untuk program insentif dunia usaha juga dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultra mikro yang belum masuk dalam skema perbankan maupun kelembagaan. Kita tahu dari 64 juta UMKM itu, 40 juta masuk dalam skema perbankan, dan 20 juta masuk ke skema kelembagaan. Yang 4 juta ini kalau bisa juga dipikirkan," ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (15/7).
Seperti diketahui, pemerintah pada semester II 2020 akan memperkirakan pendapatan negara berada di kisaran Rp889,2 triliun yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp667,1 triliun, kepabenan dan cukai Rp112,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp109,6 triliun.
Dengan begitu, outlook pendapatan negara pada 2020 akan berada di kisaran Rp1.700,4 triliun lantaran realisasi pada semester I telah mencapai Rp811,2 triliun.
Sedangkan pada belanja negara di semester II 2020, akan mencapai Rp1.679,6 triliun. Angka itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.306,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp363,5 triliun.
Secara menyeluruh, belanja negara pada 2020 diperkirakan akan mencapai Rp2.742,2 triliun lantaran pada semester I belanja negara telah terealisasi Rp1.066,6 triliun.
Sedangkan pada defisit di semester II 2020, diperkirakan akan mencapai Rp781 triliun atau sekitar 4,76%. Dengan demikian secara menyeluruh defisit pada 2020 ditaksir akan mencapai Rp1.038,7 triliun atau 6,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (E-1)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved