Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, pihaknya menyetujui prognosis APBN semester II 2020 yang disampaikan pemerintah. Namun Banggar menekankan pemerintah agar juga memfokuskan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan menolong klaster Ultra Mikro.
Pemerintah dalam progam PEN akan memfokuskan pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi melalui efektivitas belanja. Itu akan diarahkan melalui penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan sektoral K/L dan pemda
"Untuk program insentif dunia usaha juga dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultra mikro yang belum masuk dalam skema perbankan maupun kelembagaan. Kita tahu dari 64 juta UMKM itu, 40 juta masuk dalam skema perbankan, dan 20 juta masuk ke skema kelembagaan. Yang 4 juta ini kalau bisa juga dipikirkan," ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (15/7).
Seperti diketahui, pemerintah pada semester II 2020 akan memperkirakan pendapatan negara berada di kisaran Rp889,2 triliun yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp667,1 triliun, kepabenan dan cukai Rp112,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp109,6 triliun.
Dengan begitu, outlook pendapatan negara pada 2020 akan berada di kisaran Rp1.700,4 triliun lantaran realisasi pada semester I telah mencapai Rp811,2 triliun.
Sedangkan pada belanja negara di semester II 2020, akan mencapai Rp1.679,6 triliun. Angka itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.306,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp363,5 triliun.
Secara menyeluruh, belanja negara pada 2020 diperkirakan akan mencapai Rp2.742,2 triliun lantaran pada semester I belanja negara telah terealisasi Rp1.066,6 triliun.
Sedangkan pada defisit di semester II 2020, diperkirakan akan mencapai Rp781 triliun atau sekitar 4,76%. Dengan demikian secara menyeluruh defisit pada 2020 ditaksir akan mencapai Rp1.038,7 triliun atau 6,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (E-1)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved