Headline
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihentikan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah telah mengajukan RUU baru yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Tidak diteruskan (pembahasanya) karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Puan menjelaskan terdapat sejumlah perbedaan antara RUU HIP dan RUU BPIP. RUU BPIP terdiri atas 7 Bab dan 17 Pasal, sedangkan RUU HIP berisikan 10 Bab dan 60 pasal.
Selain itu, RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaan ideologi. Dipastikan tidak ada lagi pasal-pasal yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
"Tanpa membicarakan hal-hal lainya yang kemarin sempat sensitif," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Resmi Ajukan RUU BPIP Gantikan RUU HIP
Sementara itu, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mejalaskan RUU HIP sudah diserahkan ke pemerintah. Dalam waktu 60 hari, pemerintah harus memberikan jawaban nasib dari RUU HIP.
"Pemerintah memberi (jawaban) masukan untuk mengubah substansi dan judul dalam bentuk saran, yaitu RUU tentang BPIP," jelasnya.
Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk dapat membahas RUU BPIP. RUU tersebut akan dibawa ke rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) kemudian dibawa ke rapat paripurna. Setelah itu, paripurna akan menyerahkan kewenangan Badan Legislasi (Baleg) untuk membahasnya.
"Baleg akan membahas untuk mengubah substansi dan judul, untuk dibawa lagi ke Bamus dan paripurna," tutur Azis.
Selanjutnya, DPR akan mengumumkan pengesahan dari RUU tersebut. Dipastikan seluruh aspirasi dari masyarakat dan pemerintah terkait RUU BPIP dapat terakomodir dengan baik.(OL-5)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved