Jumat 17 Juli 2020, 09:54 WIB

Ada Usulan RUU BPIP, DPR tak Lanjutkan RUU HIP

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Ada Usulan RUU BPIP, DPR tak Lanjutkan RUU HIP

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Ketua DPR RI Puan Maharani

 

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihentikan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah telah mengajukan RUU baru yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Tidak diteruskan (pembahasanya) karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Puan menjelaskan terdapat sejumlah perbedaan antara RUU HIP dan RUU BPIP. RUU BPIP terdiri atas 7 Bab dan 17 Pasal, sedangkan RUU HIP berisikan 10 Bab dan 60 pasal.

Selain itu, RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaan ideologi. Dipastikan tidak ada lagi pasal-pasal yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

"Tanpa membicarakan hal-hal lainya yang kemarin sempat sensitif," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Resmi Ajukan RUU BPIP Gantikan RUU HIP

Sementara itu, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mejalaskan RUU HIP sudah diserahkan ke pemerintah. Dalam waktu 60 hari, pemerintah harus memberikan jawaban nasib dari RUU HIP.

"Pemerintah memberi (jawaban) masukan untuk mengubah substansi dan judul dalam bentuk saran, yaitu RUU tentang BPIP," jelasnya.

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk dapat membahas RUU BPIP. RUU tersebut akan dibawa ke rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) kemudian dibawa ke rapat paripurna. Setelah itu, paripurna akan menyerahkan kewenangan Badan Legislasi (Baleg) untuk membahasnya.

"Baleg akan membahas untuk mengubah substansi dan judul, untuk dibawa lagi ke Bamus dan paripurna," tutur Azis.

Selanjutnya, DPR akan mengumumkan pengesahan dari RUU tersebut. Dipastikan seluruh aspirasi dari masyarakat dan pemerintah terkait RUU BPIP dapat terakomodir dengan baik.(OL-5)

Baca Juga

Mi/Ilham

Pengamat Sebut Kapolda-Kapolres Sowan ke Ormas Karena Pragmatis 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:36 WIB
Pasalnya, setiap kasatwil baru mengharapkan tidak ada perubahan kamtibmas yang substansial di wilayahnya. Sebab itu, ormas didekati agar...
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dilaporkan ke Kejagung Terkait Kasus Tanjungbalai

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 03 Desember 2021, 18:32 WIB
Lili dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...
ANTARA FOTO/Pool-Hafidz Mubarak

Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 03 Desember 2021, 17:46 WIB
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa ialah tindakan tegas, tidak cukup hanya dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya