Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Terapkan Kebijakan Pertembakauan

Pasalnya, Rahmad menilai urusan pertembakauan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Wujudkan Persatuan demi Keutuhan Bangsa dan Negara

WUJUDKAN persatuan dan kesatuan di antara setiap warga negara demi menjaga keutuhan bangsa yang rawan terbelah akibat berbagai tantangan yang datang. 

Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian

WAKIL Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menghilangkan batas jumlah kementerian.

Rapat Baleg Memanas Saat Bahas Perubahan Pasal Jumlah Kementerian

Perdebatan bermula terkait usulan perubahan redaksional dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Nomor 16 terhadap Pasal 15 revisi beleid tersebut.

Revisi UU Kementerian Negara Dikebut untuk Disahkan pada Paripurna Pekan Ini

RUU tentang Kementerian Negara akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang

Ini Strategi Kemenkeu untuk Capai Target RAPBN 2025

Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.

DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan di 2025 sebesar Rp53,195 triliun.

Evaluasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Harus Segera Dilakukan

EVALUASI perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di tanah air. 

2 Faktor yang Munculkan Kotak Kosong di Pilkada

KOTAK kosong bermunculan di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan fenomena itu muncul karena dua faktor.

Kata Ketua Komisi II Soal Kotak Kosong Pilkada: Minim Tokoh dan Mahal Ongkos Politik 

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan fenomena banyaknya kotak kosong di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024 muncul karena dua faktor.

Ketua Komisi II Dorong Pilkada Ulang Maksimal Setahun bila Kotak Kosong Menang

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pilkada ulang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun bila kotak kosong ditetapkan sebagai pemenang

Komisi X DPR RI Setujui Tambahan Anggaran untuk Dukung Program Prioritas Kemendikbud-Ristek

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan dukungannya dan menyetujui penambahan alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kemendikbudristek.

Pendidikan di Indonesia Belum Mampu Kerek Indeks Pembangunan Manusia

Setiap tahun kenaikan anggaran dari kementerian yang tidak punya mandatory pendidikan makin naik dan kementerian yang memiliki mandatory pendidikan trennya makin turun.

Pansus Haji Gandeng Polri dan KPK Proses Temuan Dugaan Kecurangan

Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, sikap tidak koperatif Kemenag juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR

Pansus Tegaskan Siap Libatkan Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

ANGGOTA Pansus Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya menyatakan, pansus haji DPR terus memperkuat langkahnya dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

Rano Karno Resmi Mundur dari Anggota DPR

BAKAL calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024

Ketentuan Jika Calon Tunggal Kalah dari Kotak Kosong Akan Dibahas Bersama DPR

Rapat antara KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI  akan membahas ketentuan pilkada ulang bila kotak kosong menang. 

DPR: Ratusan Laporan Bullying PPDS Tidak Bisa Dianggap Remeh, Beri Efek Jera pada Pelaku

Menurunkan warisan perundungan kepada junior-junior hanya melahirkan korban-korban berikutnya.

Peran Muslimah Strategis Membentuk Generasi  Penerus yang Tangguh

PERAN muslimah sangat strategis dalam membentuk kualitas generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Dianggap Bebani APBN, Skema Power Wheeling di RUU EBET Dikritisi

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, secara tegas menolak liberalisasi sektor ketenagalistrikan melalui pasal power wheeling.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting