Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Pemelihara Landak Jawa di Bali Bebas, DPR Apresiasi Tuntutan JPU

KEPUTUSAN JPU untuk membebaskan terdakwa pemeliharaan landak jawa asal Bali, I Nyoman Sukena, diapresiasi komisi III DPR RI.

Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Bisa Lemahkan Industri Tembakau

Rancangan peraturan baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai dapat merugikan berbagai sektor, khususnya industri tembakau.

Tingkatkan Peran Aktif Generasi Muda dalam Proses Pembangunan Bangsa

PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki. 

Dapat Anggaran Rp6,2 Triliun di 2025, KKP Dorong Swasembada Pangan Lewat Produksi Perikanan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk menjalankan program kelautan dan perikanan yang berpihak kepada masyarakat.

Koalisi PRT Desak DPR Sahkan RUU PPRT

KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.

Anggaran Bertambah Rp21,49 Triliun, Kementan: Untuk Quick Wins Lumbung Pangan

Sebelumnya dalam pagu anggaran tahun 2025, Kementan hanya mendapat anggaran sebesar Rp7,91 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran Kementan menjadi Rp29,37 triliun.

Temuan Panja Pembiayaan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti

PEMERINTAH harus segera merespons kesimpulan Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI terkait anggaran pendidikan demi mewujudkan sektor pendidikan nasional yang lebih baik. 

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

DPR Setujui Anggaran Tambahan Rp500 Miliar, Menpora: Ini Jadi yang Pertama

KOMISI X DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebesar Rp500 miliar. Maka, total pagu anggaran sebesar Rp2,3 triliun.  

RUU PPRT Terlunta-Lunta, DPR Tidak Berpihak pada Perempuan

DPR bisa dengan mudah mengesahkan RUU Ciptaker dalam waktu 2 minggu dan juga melakukan revisi undang-undang Pilkada dalam dalam 2 hari.

Menlu Retno: Saya tidak akan Pernah Lelah Mencintai Indonesia

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi berpamitan dengan pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Pengamat: Publik Kecewa Jika Revisi UU Wantimpres untuk Mengakomodasi Jokowi

Baleg DPR menyepakati Revisi UU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan

Tanggapi Gerakan Tusuk Tiga Paslon, Masyarakat Diimbau Tetap Gunakan Hak Pilih untuk Pilgub DKI

Warga DKI Jakarta diimbau menggunakan hak suara meskipun gerakan tusuk tiga paslon dianggap bentuk kekecewaan masyarakat.

Desain Jabatan terkait Haji Sarat Konflik Kepentingan

Salah satu yang disoroti Pansus Haji DPR RI adalah posisi Stafsus Menag, yang disebut mewakili pemerintah dalam posisinya sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Proyeksi Anggaran Dana Abadi Pesantren 2025 Capai Rp267 miliar

Anggaran tersebut merupakan bentuk pengejawantahan program prioritas peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain.

Pekerja Rumah Tangga Alami Penindasan Berlapis, Negara Harus Hadir dengan Sahkan RUU PPRT

Jika RUU PPRT tidak segera disahkan, negara sama saja sedang melanggengkan praktik penyiksaan dan perbudakan modern.

Pimpinan DPR RI Sebut RUU PPRT Perlu Disinkronisasi

Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan ada kejelasan nasib dari rancangan undang-undang  (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga  (PPRT) yang tidak kunjung disahkan.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT pada Setemnber 2024

Anggota DPR harus segera mengesahkan RUU PPRT, menolak undang-undang ini artinya DPR memilih untuk dikenang sebagai agen perbudakan di Indonesia.

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia