Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Ketua Wantimpres RI Bisa Dijabat Bergilir

BADAN Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati jabatan ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dapat dijabat bergilir.

Revisi UU Wantimpres Batal Pakai Nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung

Fraksi PKS, NasDem, Gerindra, dan PAN juga menyampaikan agar tetap menggunakan Wantimpres. Karena dewan pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

PDIP Kritisi Perubahan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Baleg DPR RI diminta mengkritisi dan mencermati lagi frasa jumlah dewan pertimbangan presiden yang rencananya diubah menjadi tidak terbatas.

DPR Bahas Sejumlah Usulan Nama Dewan Pertimbangan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sedang membahas daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. 

DPR Tak Mau Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya fokus pada sejumlah hal yang perlu diselesaikan di penghujung akhir periode.

Puan : Revisi UU Kementerian Negara Disahkan Periode Ini

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI pada hari Senin (9/9) menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya.

Pergantian Caleg Terpilih Beraroma Transaksional

Pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih sebelum dilantik dinilai lebih mudah ketimbang setelah resmi duduk di kursi parlemen.

DPR Tolak 12 Calon Hakim Agung dan Adhoc Usulan KY di Rapat Paripirna

DPR resmi menolak 12 calon hakim agung dan hakim adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).

Kelas Menengah Anjlok, Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi

RENCANA pemerintah yang akan membatasi pendistribusian BBM bersubsidi disebut akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah. 

Iffa Rosita Disetujui Jadi Komisioner KPU RI Gantikan Hasyim Asy'ari

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pihaknya dan KPU bisa bekerja sama untuk kebijakan-kebijakan strategis terkait pemilu ke depan.

Koalisi Sipil untuk UU PPRT Akan Gelar Aksi di Depan DPR, Desak Pengesahan Bulan Ini

Selain menahan 1,5 tahun lebih Surpres dan DIM RUU PPRT dari Pemerintah, para pimpinan DPR mementahkan draf RUU usulan DPR dengan melemparkan ke Badan Kajian DPR.

DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Terapkan Kebijakan Pertembakauan

Pasalnya, Rahmad menilai urusan pertembakauan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Wujudkan Persatuan demi Keutuhan Bangsa dan Negara

WUJUDKAN persatuan dan kesatuan di antara setiap warga negara demi menjaga keutuhan bangsa yang rawan terbelah akibat berbagai tantangan yang datang. 

Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian

WAKIL Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menghilangkan batas jumlah kementerian.

Rapat Baleg Memanas Saat Bahas Perubahan Pasal Jumlah Kementerian

Perdebatan bermula terkait usulan perubahan redaksional dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Nomor 16 terhadap Pasal 15 revisi beleid tersebut.

Revisi UU Kementerian Negara Dikebut untuk Disahkan pada Paripurna Pekan Ini

RUU tentang Kementerian Negara akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang

Ini Strategi Kemenkeu untuk Capai Target RAPBN 2025

Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.

DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu di 2025 Sebesar Rp53 Triliun

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan di 2025 sebesar Rp53,195 triliun.

Evaluasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Harus Segera Dilakukan

EVALUASI perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di tanah air. 

2 Faktor yang Munculkan Kotak Kosong di Pilkada

KOTAK kosong bermunculan di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan fenomena itu muncul karena dua faktor.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia