Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Anggaran Pendidikan Berpotensi Berkurang Secara Signifikan Jika Memakai Pendapatan Negara

Hal ini berpotensi mempengaruhi program-program pendidikan, kualitas guru, infrastruktur, dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kritik dari DPR Tanda KPU Banyak Hamburkan Anggaran

KPU RI dikritik oleh Komisi II DPR RI soal pemborosan anggaran lewat gaya hidup mewah dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (10/9/2024).

DPR Diminta Respons Desakan Pengesahan RUU PPRT

Hingga hari kedua akse berjalan, DPR masih belum memberikan respons soal tuntutan agar RUU PPRT disahkan

Kemenag: Menag Tidak Mungkin Mangkir dari Panggilan Pansus Haji

Jubir Kemenag menyatakan sampai saat ini belum ada panggilan dari Pansus Hak Angket Haji untuk Menteri Agama.

Komisi II DPR Sepakat Gelar Pilkada Ulang Bila Kotak Kosong Menang

Daerah dengan pilkada yang hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, kami menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya.

PRT, Paus, dan Pancasila

BANYAK tokoh politik kita telah bertemu Paus Fransiskus saat kunjungannya ke Indonesia 3-6 September 2024, termasuk Ketum PDIP Megawati dan Ketua DPR Puan Maharani.

DPR Setujui Iffa Rosita, Afifuddin Tetap Ketua KPU Definitif

Mochammad Afifuddin tetap menjadi ketua definitif setelah DPR mengesahkan Iffa Rosita sebagai anggota pengganti Hasyim Asy'ari.

Pemerintah dan DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Lanjut Pembahasan Tingkat II

Pemerintah dan Baleg DPR RI sepakat membahas rancangan UU tentang Watimpres dan pengambilan keputusan tingkat II. 

KPK Diminta Tunduk terhadap Proses Hukum

ANGGOTA Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum, salah satunya gugatan praperadilan dari tersangka.

Jumlah Anggota Wantimpres Terserah Presiden

Dalam draf revisi UU tersebut tidak ada penjelasan limitasi jumlah keanggotaan. Sementara, pada beleid sebelumnya diatur jumlah anggota sejumlah sembilan orang.

DPR Sentil KPU soal Penggunaan Private Jet

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Selasa (10/9), ia menyinggung soal penggunaan pesawat jet yang sempat digunakan KPU saat pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Dorong Penerapan Peta Jalan Pendidikan yang Perkuat Kontrol Pelaksanaan Anggaran

DORONG penerapan peta jalan pendidikan yang mampu menjadi petunjuk pelaksanaan agar kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dapat mengontrol pelaksanaan anggaran.

Ketua Wantimpres RI Bisa Dijabat Bergilir

BADAN Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati jabatan ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dapat dijabat bergilir.

Revisi UU Wantimpres Batal Pakai Nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung

Fraksi PKS, NasDem, Gerindra, dan PAN juga menyampaikan agar tetap menggunakan Wantimpres. Karena dewan pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

PDIP Kritisi Perubahan Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Baleg DPR RI diminta mengkritisi dan mencermati lagi frasa jumlah dewan pertimbangan presiden yang rencananya diubah menjadi tidak terbatas.

DPR Bahas Sejumlah Usulan Nama Dewan Pertimbangan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sedang membahas daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. 

DPR Tak Mau Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya fokus pada sejumlah hal yang perlu diselesaikan di penghujung akhir periode.

Puan : Revisi UU Kementerian Negara Disahkan Periode Ini

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI pada hari Senin (9/9) menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya.

Pergantian Caleg Terpilih Beraroma Transaksional

Pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) terpilih sebelum dilantik dinilai lebih mudah ketimbang setelah resmi duduk di kursi parlemen.

DPR Tolak 12 Calon Hakim Agung dan Adhoc Usulan KY di Rapat Paripirna

DPR resmi menolak 12 calon hakim agung dan hakim adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).

Ironi Dasamuka

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia