Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Dwita Ria Gunadi menyampaikan apresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
Dwita menyoroti keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat dalam regenerasi petani dan peningkatan kesejahteraan.
“Fraksi Gerindra mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” ujar Dwita dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12)
Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk pelibatan TNI dan Polri dalam memantau pelaksanaan program. Dwita menilai langkah ini penting untuk memastikan integrasi wilayah pangan nasional.
“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.
Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menyasar 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar turut menjadi sorotan.
Program yang memberikan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dinilai relevan dengan kebutuhan lokal serta mendukung keberagaman pangan dan program makan bergizi gratis.
“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.
Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.
“Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.
Dwita juga menyoroti pentingnya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024, terutama penambahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
“Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan irigasi dan penyediaan air bagi lahan pertanian. Kami berharap ini menjadi solusi strategis dalam mendukung produktivitas pertanian,” pungkas Dwita. (RO/Z-1)
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Beras Food Station tak Sesuai Mutu, Pembina BUMD Belum Tahu Detail
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berkomitmen mencetak generasi muda penggerak sektor pertanian.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved