Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengusulkan agar penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian yang saat ini berada di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dikembalikan ke Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Firman, langkah ini penting untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun mendatang.
“Litbang harus melekat di kementerian agar riset lebih tepat guna dan berkualitas,” ujar Firman dalam rapat kerja dengan Kementan pada Rabu (4/12).
Ia menekankan pentingnya riset yang fokus pada pengembangan varietas unggul, teknologi budi daya, dan inovasi alat pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
Selain itu, Firman juga mengapresiasi langkah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang membentuk Brigade Swasembada Pangan untuk menarik minat anak muda dalam sektor pertanian.
Ia menilai bimbingan teknis dalam pembuatan pupuk alternatif juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.
Sementara itu, dalam rapat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Kementan mengusulkan anggaran sebesar Rp23,61 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung program swasembada beras.
Anggaran ini akan digunakan untuk optimasi lahan, cetak sawah baru, pompanisasi, dan pengelolaan lahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Amran juga memaparkan target produksi pangan Kementan pada 2025, antara lain beras 32,83 juta ton, jagung 16,68 juta ton, dan kedelai 334 ribu ton.
Realisasi anggaran Kementan tahun 2024 juga mencapai 84,29%, dengan target serapan anggaran akhir tahun mencapai 96%.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. #MIA (RO/Z-10)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Keberhasilan ini didorong oleh kebijakan strategis seperti pembentukan Satuan Tugas Swasembda Pangan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2025
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
DI tengah klaim Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada beras, harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Priangan Timur justru merangkak naik.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia hampir dipastikan dapat melakukan ekspor beras tahun ini.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved