Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Ketua DPR Puan Maharani berharap pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029 menjaga amanah dalam menjalankan tugas. DPR mengesahkan hasil pemilihan pimpinan dan Dewas KPK terpilih periode 2024-2029.
"Semoga dapat menjalankan tugas dnegan penuh tanggungjawab, profesional, independen, dan amanah," kata Puan saat Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Pada kesempatan itu para pimpinan mengucapkan selamat kepada para pimpinan dan anggota Dewas KPK. Selanjutnya, mereka akan menunggu proses pelantikan sesuai mekanisme berlaku.
"Selanjutnya terhadap capim kpk dan dewas kpk 2024-2029, akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Puan.
DPR mengesahkan hasil pemilihan pimpinan dan Dewas KPK terpilih periode 2024-2029. Para pimpinan tersebut telah melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR.
Kelima pimpinan Lembaga Antirasuah itu adalah Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK. Lalu, wakil ketua KPK ialah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
Sementara, lima Dewas KPK terpilih yang terpilih adalah Benny Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.(P-2)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved