Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Dorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata untuk Wujudkan Lapangan Kerja bagi Masyarakat

DORONG terus pencapaian peningkatan target sektor pariwisata untuk mewujudkan alternatif lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. 

Tangis Sri Mulyani tak Terbendung saat Rapat Perpisahan di Banggar DPR

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menangis saat rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas tentang pembicaraan tingkat I RUU APBN 2025.

Cerita Korban Bullying di Binus Simprug: Pelaku Anak Ketum Parpol

KORBAN terduga perundungan atau bullying terhadap siswa SMA Binus School Simprug RE mengaku salah satu pelaku yang merundungnnya memiliki ayah sebagai ketum parpol

Komisi X Minta Ada Investigasi Khusus Terkait Pemukulan Wasit di PON 2024

Pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan  pertandingan itu dijatuhi sanksi tegas.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Kehidupan Bernegara

PERUBAHAN Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Prihatin Marak Kasus Bullying di Sekolah, DPR: Pendidikan Karakter Diperlukan!

Pendidikan karakter salah satunya bisa didapat lewat kelas-kelas ekstrakulikuler yang pada masa-masa sebelumnya merupakan progran wajib di sekolah.

Tanggulangi Perundungan di Sekolah, DPR Minta Kegiatan Ekskul Diperkuat

Dede beranggapan bahwa perilaku itu bisa saja timbul karena kurangnya kegiatan energik di sekolah

Utak-Atik Batas Usia Pejabat Publik Hadirkan Ketidakpastian Hukum

BATAS usia pejabat publik yang sering diutak-atik dalam UU akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Pemelihara Landak Jawa di Bali Bebas, DPR Apresiasi Tuntutan JPU

KEPUTUSAN JPU untuk membebaskan terdakwa pemeliharaan landak jawa asal Bali, I Nyoman Sukena, diapresiasi komisi III DPR RI.

Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Bisa Lemahkan Industri Tembakau

Rancangan peraturan baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai dapat merugikan berbagai sektor, khususnya industri tembakau.

Tingkatkan Peran Aktif Generasi Muda dalam Proses Pembangunan Bangsa

PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki. 

Dapat Anggaran Rp6,2 Triliun di 2025, KKP Dorong Swasembada Pangan Lewat Produksi Perikanan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk menjalankan program kelautan dan perikanan yang berpihak kepada masyarakat.

Koalisi PRT Desak DPR Sahkan RUU PPRT

KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.

Anggaran Bertambah Rp21,49 Triliun, Kementan: Untuk Quick Wins Lumbung Pangan

Sebelumnya dalam pagu anggaran tahun 2025, Kementan hanya mendapat anggaran sebesar Rp7,91 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran Kementan menjadi Rp29,37 triliun.

Temuan Panja Pembiayaan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti

PEMERINTAH harus segera merespons kesimpulan Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI terkait anggaran pendidikan demi mewujudkan sektor pendidikan nasional yang lebih baik. 

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

DPR Setujui Anggaran Tambahan Rp500 Miliar, Menpora: Ini Jadi yang Pertama

KOMISI X DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebesar Rp500 miliar. Maka, total pagu anggaran sebesar Rp2,3 triliun.  

RUU PPRT Terlunta-Lunta, DPR Tidak Berpihak pada Perempuan

DPR bisa dengan mudah mengesahkan RUU Ciptaker dalam waktu 2 minggu dan juga melakukan revisi undang-undang Pilkada dalam dalam 2 hari.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia