Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Terkait Amnesti Narapidana, Sugiat Santoso Minta Pemerintah Prioritaskan Tahanan Politik 

Tahanan politik tersebut baik terkait separatisme Papua, penghinaan kepala negara, kasus kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu, dan menyangkut UU ITE.

Amnesti 44 Ribu Napi, DPR: Kalau masih Ada, Sekalian Saja

Dewan berharap ke depannya penegak hukum dapat memilah kasus yang dibawa ke meja hijau.

Anggota DPR Fraksi Golkar iIni Ragu Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Hilangkan Politik Uang

Zulfikar meragukan dengan kepala daerah dipilih DPRD akan menghilangkan politik uang. Ia menilai politik uang akan terjadi di Pilkada, baik dipilih langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.

Mendagri Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung rencana kepala daerah  dipilih langsung oleh DPRD seperti yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Ancaman Bencana Alam harus Mampu Diantisipasi dengan Langkah Bersama

ANCAMAN bencana alam di masa liburan harus mampu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi.

Jabar Jadi Provinsi dengan Pemain Judol Terbanyak, Transaksi Mencapai Rp3,8 Triliun

WAKIL Ketua DPR RI, Cucun A. Syamsurijal mengungkapkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia.

Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, Termasuk George Sugama Halim

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut tidak ada seorangpun yang kebal hukum di Indonesia, termasuk terduga pelaku penganiayaan, George Sugama Halim, anak bos toko roti di Cakung.

Jelang NataL dan Tahun Baru, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Kunjungi Polres Tasikmalaya Kota

Kunjungan kerja untuk silaturahmi ke Polres Tasikmalaya Kota, Polres Tasikmalaya dan Polres Garut bersamaan dengan agenda reses anggota DPR RI Dapil XI.

Keterbukaan Korban Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti

KETERBUKAAN korban dan keluarga korban tindak kekerasan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Terhadap Polri Harus Terus Diperkuat

Posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden adalah format terbaik.

Golkar Minta MK Bersikap Bijaksana Tangani Sengketa Pilkada

Kepercayaan publik bagi lembaga peradilan tertinggi seperti MK adalah sebuah keniscayaan, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari penegakan hukum

Mardiono Kumpulkan Legislator Daerah PPP, Jaga Bara Balik ke Senayan

PPP mengumpulkan 932 kader yang menjadi anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam acara workshop nasional yang digelar di Jakarta

Komisi XIII DPR RI Dorong BNPT Perkuat Nilai Toleransi Beragama

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso mendukung upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat nilai toleransi beragama

Butuh Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial

KEGIATAN sosial membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, keberlangsungan kegiatan, perlindungan hukum, dan manfaat yang lebih luas. 

Pemerintah Harus Bekerja Ekstra dalam Pelaksanaan APBN 2025

Upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Anggota DPR Usul Napi Kasus Narkoba Ditempatkan di Rumah Rehabilitasi

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menekankan pentingnya pemisahan narapidana kasus narkoba dari pelaku kejahatan lainnya untuk mencegah overkapasitas lapas

Sudah 25 Tahun, DPR Bakal Revisi UU HAM

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyadari perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

DPR Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

DPR menanggapi adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Perludem

MK Mesti Transparan dan Imparsial Tangani 115 Gugatan Pilkada 

MK harus imparsial dalam menerima gugatan perselisihan tersebut dengan cara tidak pilih kasih dalam menangani perkara.

DPR Usulkan Jeda Pemilu Tingkat Nasional dan Daerah

Zulfikar lantas membagi babak pemilu menjadi tiga, yakni lokal, daerah, dan nasional.

Sekolah di Tengah Luka

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia