Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Akbarshah Fikarno yang karib disapa Dave Laksono menuturkan, penempatan personel TNI di gedung DPR hanya bersifat sementara. Sebab, pengamanan objek vital sipil seperti gedung parlemen sedianya berada di bawah koordinasi Kepolisian.
"Perlu ditegaskan bahwa secara kelembagaan, pengamanan objek vital sipil seperti DPR RI pada prinsipnya berada di bawah koordinasi Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi, Minggu (21/9).
Dave mengatakan dapat memahami maksud dari Menteri Pertahanan yang menempatkan personel TNI di gedung DPR. Menurutnya itu sebagai respons untuk menjaga ketertiban atas dinamika yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Dia turut meyakini langkah menhan itu hanya bersifat sementara hingga situasi dianggap lebih kondusif. Sejauh ini juga belum ada pembahasan resmi di internal DPR mengenai kemungkinan permanennya keterlibatan TNI dalam pengamanan di gedung DPR.
Komisi I DPR, kata Dave, akan mencermati perkembangan tersebut secara seksama, termasuk dari sisi tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer. "Prinsipnya, setiap kebijakan pengamanan harus proporsional, sesuai koridor hukum, dan tidak mengaburkan fungsi serta peran masing-masing institusi," jelasnya.
"Kami akan terus berkoordinasi lintas komisi dan lembaga terkait agar penanganan isu ini tetap berjalan dalam semangat demokrasi dan konstitusionalitas," pungkas Dave. (Mir/P-1)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Selain pengamanan mudik, Budi mengaku juga memastikan kesiapan transportasi dan sarana prasarana baik di darat, laut, dan udara. Kemudian, kesiapan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Secara keseluruhan personel yang disiagakan pada masa Nataru mencapai 3.621 orang dan mereka akan disebar ke sejumlah wilayah di Jakarta.
Adapun pasukan dari TNI yang dikerahkan sebanyak 4.300 personil, sedangkan dari Polri sebanyak 4.730 personil
Sistem pengamanan data yang ada di Indonesia sejauh ini masih sangat minim, sehingga seringkali terjadi serangkaian pembobolan data
Polri juga menyiapkan berbagai langkah sosialisasi untuk mendukung fungsi kehumasan agar gaung penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali semakin meluas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved