DPR Terima Surpres Revisi UU BUMN

DPR menerima Surat Presiden (Surpres) tentang Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.

"Pimpinan dewan telah menerima surat-surat, dari Presiden RI tanggal 19 September hal RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 tahun 2023 tentang BUMN," kata Puan di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Selain itu, DPR juga menerima Surpres tentang calon anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan RUU Hukum Acara Perdata Internasional. Kemudian, RUU Desain Industri dan Surpres terkait permohonan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat RI.

Revisi UU BUMN sejatinya sudah masuk agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan itu telah diputuskan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengungkapkan ada rencana BUMN akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sehingga, tidak ada lagi Kementerian BUMN.

"Ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan ini Rosan, Kementerian BUMN-nya mungkin sudah nggak ada, kan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana