Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani mengaku belum mengetahui dasar penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik di 2028. Puan enggan berkomentar banyak dan ingin menunggu kajiannya terlebih dahulu
"Ini saya mau lihat kajiannya dulu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Selain itu, Puan belum menyatakan DPR siap atau tidak untuk pindah ke IKN pada 2028. Ia menegaskan perlu melihat kajiannya terlebih dahulu.
"Tunggu dulu, belum lihat kajiannya," ucap Puan.
Sementara, Komisi II DPR akan meminta penjelasan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Komisi II akan mengkritisi dasar, latar belakang dan tujuan IKN dijadikan ibu kota politik.
"Tapi kedalaman substansinya saya belum, segera saja kita akan tanyakan kepada mitra kami yang paling tepat Kemendagri," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.
IKN Nusantara diputuskan menjadi ibu kota politik pada 2028. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. (Fah/P-3)
Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana program ke depan. Khususnya untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.
Pemerintah mengeluarkan Perpres 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk IKN.
Dengan penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, maka secara kelembagaan negara baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif semuanya akan berada di IKN.
Tahun 2028 merupakan tahun politik jelang pemilu. Itu bakal menambah kompleksitas dan membuat realisasi pemindahan pusat pemerintahan menjadi jauh lebih sulit.
Persoalan tersebut bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kepastian investasi dan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved