Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani mengaku belum mengetahui dasar penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik di 2028. Puan enggan berkomentar banyak dan ingin menunggu kajiannya terlebih dahulu
"Ini saya mau lihat kajiannya dulu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Selain itu, Puan belum menyatakan DPR siap atau tidak untuk pindah ke IKN pada 2028. Ia menegaskan perlu melihat kajiannya terlebih dahulu.
"Tunggu dulu, belum lihat kajiannya," ucap Puan.
Sementara, Komisi II DPR akan meminta penjelasan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Komisi II akan mengkritisi dasar, latar belakang dan tujuan IKN dijadikan ibu kota politik.
"Tapi kedalaman substansinya saya belum, segera saja kita akan tanyakan kepada mitra kami yang paling tepat Kemendagri," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.
IKN Nusantara diputuskan menjadi ibu kota politik pada 2028. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. (Fah/P-3)
Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana program ke depan. Khususnya untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.
Pemerintah mengeluarkan Perpres 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk IKN.
Dengan penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, maka secara kelembagaan negara baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif semuanya akan berada di IKN.
Tahun 2028 merupakan tahun politik jelang pemilu. Itu bakal menambah kompleksitas dan membuat realisasi pemindahan pusat pemerintahan menjadi jauh lebih sulit.
Persoalan tersebut bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kepastian investasi dan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved