Perpres 79/2025 Pastikan Kelanjutan Penyelesaian Ibu Kota Nusantara

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, (30/07) di Jakarta. Regulasi ini menegaskan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara, dan hingga 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN yang ditempatkan di IKN. Sampai dengan September 2025, untuk mendukung proses pemindahan, telah tersedia 44 tower hunian siap huni, sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

“Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” kata Basuki dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (27/9).

Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP, ditopang investasi swasta. Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditunjang dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

Di sisi lain, beberapa proyek multiyears dari Tahap I tetap berjalan hingga 2025 termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025. Untuk tahap kedua (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

Baca juga : Basuki Hadimuljono Ogah Anggaran OIKN Dipangkas sampai Separuh

Selain pendanaan APBN, investasi swasta memainkan peran besar. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha (52 perjanjian kerja sama).

Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global. (E-3)