Menuju Ibu Kota Politik 2028, Otorita IKN Genjot Pembangunan Fase Kedua

OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai fase kedua pembangunan menuju IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, fokus pembangunan tahap ini adalah menyiapkan sarana dan prasarana bagi tiga pilar kekuasaan negara (trias politica): eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Untuk sektor eksekutif, pembangunan Istana Wakil Presiden menjadi prioritas. Proyek ini telah mencapai progres 76 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2025, sehingga bisa mulai digunakan pada awal 2026.

Baca juga : IKN Bersiap Bangun Kawasan Legislatif dan Yudikatif Pasca Perpres 79/2025

Sementara itu, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif kini memasuki tahap lelang. Kontrak pekerjaan akan ditetapkan pada November 2025, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik di lapangan. Saat ini, progres kedua kawasan tersebut masih berada pada tahap pembersihan lahan (land clearing).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pembangunan fase kedua secara resmi dimulai pada November 2025. Langkah ini menjadi kelanjutan strategis setelah selesainya fase pertama yang berfokus pada kawasan pemerintahan eksekutif.

“Mulai November 2025, kami akan memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki.
Menurutnya, dimulainya fase kedua akan meningkatkan aktivitas dan jumlah tenaga kerja di kawasan IKN. Jika pada fase pertama jumlah pekerja di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sekitar 7.000 hingga 8.000 orang, maka pada fase kedua jumlahnya akan melonjak hingga 20.000 orang.

Baca juga : Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dipercepat

“Untuk batch pertama hanya sekitar 7.000–8.000 pekerja, tapi setelah November 2025 bisa mencapai 20.000 orang karena target penyelesaian hanya tiga tahun,” jelas Basuki.

Fase kedua ini ditargetkan selesai dalam tiga tahun dengan dukungan tenaga kerja besar dan infrastruktur pendukung yang sudah disiapkan. Setelah itu, Otorita IKN akan melanjutkan ke fase ketiga pembangunan yang dijadwalkan berlangsung bertahap hingga tahun 2028.

“Batch kedua berjalan 2025–2027, dan batch ketiga dimulai 2026 hingga 2028,” tambahnya.

Hingga Oktober 2025, Otorita IKN telah mengamankan komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun. Basuki memastikan pendanaan pembangunan bersumber dari tiga jalur utama: APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Dari total investasi tersebut, Rp66,3 triliun (29,46%) berasal dari investasi swasta murni, mencakup sektor properti dan komersial. Sementara Rp158,72 triliun (70,54%) berasal dari skema KPBU, meliputi pembangunan jalan, multi-utility tunnel (MUT), serta hunian.

Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata menuju terwujudnya ibu kota politik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di jantung Kalimantan Timur. (YN/H-1)