Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik 2028 dianggap sebagai kebijakan yang sangat tepat dan bagus.
Penegasan itu disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ketika diminta komentar tentang IKN menjadi Ibu Kota Politik 2028, seiring ketidakjelasan perkembangan penanganan IKN beberapa waktu ini
“Ya, saya kira sangat bagus. Bapak Presiden Prabowo telah memutuskan menandatangani perpres tentang IKN sebagai Ibu Kota Politik, saya kira bagus,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/9).
Menurutnya, dengan penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, maka secara kelembagaan negara baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif semuanya akan berada di IKN.
" Ya, harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti, Insyaallah betul-betul 2028, kita benar-benar siap dan pindah bersama-sama ke IKN.”
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga merespons ketika disinggung apakah demokrasi akan semakin cair dengan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028. Sembari tersenyum Jokowi menyatakan keyakinannya. “Ya, kita sekali lagi berharap semua sesuai dengan rencana besar yang ada dahulu bahwa IKN betul-betul menjadi Ibu Kota Politik,” tandasnya. (WJ/P-2)
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana program ke depan. Khususnya untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.
Pemerintah mengeluarkan Perpres 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk IKN.
Tahun 2028 merupakan tahun politik jelang pemilu. Itu bakal menambah kompleksitas dan membuat realisasi pemindahan pusat pemerintahan menjadi jauh lebih sulit.
Persoalan tersebut bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kepastian investasi dan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved