Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono melaporkan perkembangan pembangunan IKN kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jumat (3/10). Laporan disampaikan langsung saat bertemu Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
"Hari ini saya berkunjung ke @kemensetneg.ri dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro dan Bapak Bambang Eko Suharyanto. Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025," tulis Basuki melalui akun Instagram pribadinya, @basukihadimuljono.
Selain laporan perkembangan, Basuki juga menyampaikan rencana program ke depan. Khususnya untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.
"Sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo," ungkapnya.
Basuki optimistis IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Sekaligus siap menjalankan sistem pemerintahan secara penuh.
"Kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," kata Basuki. (P-4)
TOL menuju Kota Nusantara atau IKN dibuka sejak pukul 04.30 Wita, Sabtu (21/3) sehingga masyarakat dapat salat Idul Fitri atau salat Ied di Masjid Negara IKN, Kalimantan Timur
PT PP mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata
Pemerintah mengeluarkan Perpres 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk IKN.
Dengan penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, maka secara kelembagaan negara baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif semuanya akan berada di IKN.
Tahun 2028 merupakan tahun politik jelang pemilu. Itu bakal menambah kompleksitas dan membuat realisasi pemindahan pusat pemerintahan menjadi jauh lebih sulit.
Persoalan tersebut bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kepastian investasi dan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved