Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Guspardi mengungkapkan saat ini dirinya sedang melakukan karantia atau isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait protokol kesehatan.
Bantuan dari pemerintah, harap Puan, bukan hanya bantuan sosial dan penundaan kenaikan tarif dasar listrik. Tetapi harus menyiapkan bantuan lain dengan cakupan luas,
Peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
Politisi Fraksi Golkar ini meminta PIP agar tidak hanya berperan dalam menyalurkan permodalan saja, tetapi juga memastikan pelaksanaan pendampingan usaha.
Menurut Puan, masyarakat tidak perlu panik dengan PPKM Darurat. Ia yakin kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 akan semakin membaik jika pemerintah konsisten dan tegas.
“Sempat ada istilah gas dan rem, tetapi kadang pusat “ngerem” daerah tetap “ngegas”. Bahkan antara Pemprov dan Pemkab juga sering tidak sejalan."
Mengingat DPR tengah menargetkan pembahasan sejumlah RUU, maka akan diterapkan kebijakan kombinasi antara WFH dan WFO.
"Awalnya kami optimis akhir masa sidang ini selesai (RUU PDP disahkan). Tapi karena deadlock ya tentunya kita agak kesulitan," sebut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari
Presiden Jokowi resmi memberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19.
Disahkan Presiden, Pimpinan DPR Minta Implementasi PPKM Darurat Dioptimalkan.
Sejak dilakukannya pemisahan TNI dan Polri, reformasi Kepolisian yang meliputi reformasi struktural, instrumental dan kultural terus dilakukan.
Selain menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik, Polri juga harus hadir sebagai bagian dari solusi dalam menangani pandemi Covid-19.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, peningkatan utang Indonesia yang terjadi selama pandemi Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
ukungan terhadap pengesahan RUU PKS datang dari PDI-P, Partai Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra dan PKB. Termasuk organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI dan lainnya.
Pemerintah dapat mengerem laju utang dan beban bunga sembari meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, namun tidak merugikan masyarakat.
DPR RI kembali mempertanyakan hukuman ringan bagi pemilik narkotika jenis sabu seberat 821 Kg. Sanksi berat layak dijatuhkan kepada pengedar narkoba.
Pemerintah khususnya Kemenkeu memblokir dana bantuan untuk madrasah dan pesantren senilai Rp500 miliar.
Menurut Fajri, keliru jika pemerintah menunda membuka draf terbaru dari revisi KUHP dengan alasan belum diserahkan kepada DPR.
Di masa pandemi covid-19, kedua entitas pendidikan tersebut juga mengalami dampak negatif. Terlebih karena pengelolaan madrasah dan pesantren dilakukan masyarakat bukan negara.
Dasco menekankan mengurangi penambahan covid-19 dan menghindari terjadinya kluster baru menjadi tanggungjawab kita bersama.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved