Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Pemerintah Perlu Pertimbangkan ‘Testing-Tracing’ dengan Tes Molekuler Isotermal

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi telah mengeluarkan panduan tata laksana pemeriksaan Covid-19.

DPR Apresiasi Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan RS Darurat Covid-19

Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan pemerintah menjadikan Asrama Haji Pondok Gede sebagai RSD Covid-19.

Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Dapat Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti diketahui, pemerintah telah mengajukan tax amnesty jilid II yang menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (RUU KUP).

Hari Ketiga PPKM Darurat, Wakil Ketua DPR Sidak Pasar dan Mal di Jaksel

Gus Muhaimin Beberkan Kondisi Pasar dan Mal Saat PPKM Darurat

Puan Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Oksigen

Menurut Puan, masalah kelangkaan ini bisa ditangani lebih baik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi digital terkait pendataan kamar rumah sakit dan oksigen. 

DPR Minta Kominfo Saring Informasi Hoaks Covid-19

DPR meminta kementerian komunikasi dan informatika mengendalikan perkembangan dan penyebaran informasi hoaks terkait covid-19. 

Komisi XI Soroti Data Investasi Manipulatif Pada 2019

Dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 yang dilaporkan BPK, tiga temuan penting mengenai realisasi data investasi terindikasi manipulatif.

DPR Apresiasi Penetapan HET Obat Penanganan Covid-19

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, adanya aturan HET merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dalam bentuk obat-obatan yang terjangkau. 

Anggota DPR Soroti Temuan BPK Soal Dugaan Manipulasi Data

Ia memaparkan, temuan pertama adalah dugaan manipulasi data realisasi penanaman modal 2019 yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya.

Anggota DPR: Harga Tabung dan Isi Ulang Oksigen Jangan Beratkan Masyarakat

Ia mengingatkan bahwa lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir berdampak pada lonjakan permintaan tabung gas di tengah masyarakat.

DPR : Banyak Daerah Belum Siap Jalankan PPKM Darurat

Menurut Luqman Hakim, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung PPKM darurat tidak boleh terus terjadi. Semua pemangku kewenangan patut menanganinya dengan segera.

Cegah PHK, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Tak Tambah Beban Pelaku Usaha

Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak.

Andi Akmal Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyambut baik data terbaru keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan adanya peningkatan kesejahteraan petani.

Investasi Fiktif, Kacaukan Target Pertumbuhan

Pemerintah harus segera mengklarifikasi temuan investasi fiktif ini, karena akan jadi preseden buruk terhadap iklim investasi.

DPR Apresiasi Presiden Ambil Kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali

Martin Manurung meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta TNI dan Polri untuk menjalankan kebijakan presiden itu secara konsisten dan tegas.

DPR Tetap Jalankan Pengawasan Saat Pemberlakuan PPKM Darurat

Berbagai rapat panitia kerja sambung Willy tetap berjalan sedangkan dalam melakukan fungsi pengawasan langsung dilakukan secara terbatas.

Gus Muhaimin Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi PPKM Darurat di Ponpes

Pesantren harus digencarkan sosialisasi PPKM Darurat, karena mereka sangat rentan. Jelaskan poin-poinnya dengan detail, utamanya protokol kesehatan (prokes).

Setjen DPR Matangkan Pembahasan Tuan Rumah Sidang IPU 2022

Salah satu kebijakan visa yang terus dipertajam pembahasannya adalah terkait perjanjian Surat Jaminan Visa (Visa Guarantee Letter) bagi delegasi yang menghadiri sidang IPU di Indonesia.

Bansos Harus Diberikan Selama PPKM Darurat

Seperti diketahui, BST tahap pertama diberikan pada periode Januari-April 2021. Program tersebut kemudian diperpanjang untuk 2 bulan yakni Mei-Juni 2021.

Kepala Daerah Mencla-mencle Jalankan PPKM Darurat, DPR: Pecat!

UU Pemda telah merinci kriteria kepala daerah yang harus diberhentikan. Di antaranya Pasal 68, jika kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional.

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia