Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DERASNYA informasi hoaks tentang virus maupun vaksin covid-19 yang beredar di media sosial telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Informasi yang tidak benar terkait covid-19 memicu masyarakat untuk melakukan panic buying yang justru semakin memperburuk keadaan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan P Mandenas meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengendalikan perkembangan dan penyebaran informasi hoaks terkait covid-19. Dengan begitu diharapkan informasi mengenai covid-19 yang tersebar di publik merupakan informasi yang benar yang tidak menimbulkan kepanikan.
"Publik perlu memiliki informasi yang benar terkait jenis perkembangan virus serta klasifikasi dampaknya secara baik dan komprehensif," ujar Yan dalam siaran pers yang diterima mediaindonesia.com di Jakarta, Senin (5/7).
Baca juga: DPR Apresiasi Penetapan HET Obat Penanganan Covid-19
Yan menyebut, spekulasi-spekulasi liar tentang covid-19 perlu dikendalikan. Anggota DPR-RI dapil Papua ini meminta agar Kominfo dan jajarannya lebih berperan aktif memantau sumber informasi yang beredar.Publik membutuhkan informasi terkait perkembangan covid-19 secara benar agar lebih waspada dan serius melakukan protokol kesehatan.
"Karena itu, semua informasi yang beredar harus akurat dan teruji," paparnya.
Selain itu Kominfo juga perlu mendorong media agar agar ikut berpartisipasi, melalui pemberitaan, dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi nasional. Target vaksinasi harian oleh pemerintah harus dicapai agar ketahanan masyarakat kita bisa segera terbentuk.
"Karena itu, kesadaran publik mengenai pentingnya vaksinasi harus bisa didorong melalui pemberitaan dan informasi," ujar Yan. (P-5)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved