Cegah PHK, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Tak Tambah Beban Pelaku Usaha

WAKIL Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.

Langkah ini dinilai Gus Muhaimin penting dilakukan agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.

Berdasarkan dokumen panduan PPKM Darurat yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar.

"Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bisa bertahan. Dan jangan tambah beban pelaku usaha, tapi sebaliknya harus diringankan," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021.

Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak.

"Tujuannya bukan agar mereka berekspansi, melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali," ungkap Gus Muhaimin. 

Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin.

Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Gus Muhaimin menyatakan, meski restoran masih boleh dibuka dan aktivitas produksi industri kritis diizinkan work from office 100 persen, mereka tetap tidak bisa bertahan jika tidak ada permintaan.

Karena itu, kehadiran dan kepedulian pemerintah bagi mereka tetap menjadi andalan. "Pemerintah perlu mengintensifkan bansos dan stimulus terlebih untuk sektor-sektor paling terdampak seperti pariwisata, transportasi, ritel dan lain-lain," ungkapnya. (RO/OL-09)