Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

DPR Minta Pemerintah Optimalkan Kapasitas Pabrik Gas Oksigen yang Menganggur

Sebelum memutuskan impor gas oksigen dari luar negeri, pemerintah harus memaksimalkan kapasitas produksi pabrik-pabrik gas oksigen yang menganggur.

Ketua DPR Minta Kepala Daerah Terbuka Soal Data Covid-19

Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Gus Muhaimin: Hilangkan Bansos Barang, Bantuan Tunai Lebih Efektif Sampai ke Rakyat

Dalam menyalurkan bansos, diperlukan inovasi berupa bantuan tunai, terutama kepada kalangan perempuan, mereka yang rentan dan kurang mampu.

DPR: Pandemi Bukan Momen Cari Panggung

Inilah momentum menjadi seorang negarawan untuk mendarmabaktikan tenaga dan pikiran bagi ibu pertiwi dalam perang melawan covid-19.

Tinjau RS Darurat di Surabaya, Puan Ingatkan Pentingnya 'Sense of Emergency'

Puan datang untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terkait penanganan pandemi Covid-19.

Anggota DPR: Maksimalkan Kapasitas Produksi Pabrik Oksigen

Mulyanto melihat Pemerintah perlu mengurai masalah ini secara seksama, selanjutnya mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat sehingga tidak panik dan langsung mengimpor gas oksigen.

Pemerintah Perlu Manfaatkan Momentum Kenaikan Harga Batu Bara Dunia

Rofik mengemukakan bahwa tercatat per Juli 2021, harga acuan batu bara (HAB) mencapai US$115,35 per ton, jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata di tahun 2020 sebesar US$58,17 per ton

Ketua DPR akan Tinjau RS Darurat di Surabaya

Sehari sebelumnya, Puan mendorong pemerintah membuat terobosan dengan membangun rumah sakit darurat untuk menangani lonjakan pasien COVID-19.

DPR: Pengelolaan Plasma Konvalesen Perlu Satu Pintu

Stok plasma konvalesen yang kosong dan sulitnya mencari pendonor menjadi kendala.

DPR Minta Presiden Turun Tangan Larang Kedatangan WNA

Polemik masuknya tenaga kerja asing (TKA) kembali mencuat. Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan agar kerja keras pemerintah keluar dari pandemi dengan PPKM Darurat tercapai.

Vaksinasi Tersedia untuk Anak, Jangan Tergesa Berlakukan PTM

DPR mengingatkan pemerintah, khususnya (Kemendikbudristek) serta pemerintah daerah, agar jangan tergesa-gesa tergesa menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Komisi XI DPR akan Gelar ‘Fit and Proper Test’ Calon Anggota BPK

Komisi XI DPR RI  telah memutuskan dan menetapkan sebanyak 16 nama Calon Anggota BPK RI yang akan mengikuti pelaksanaan fit and proper test ini.

Covid-19 Belum Berakhir, RAPBN 2022 Harus Dirancang Secara Efektif

Muhidin Mohamad Said menilai penyebaran pandemi semakin meningkat,  untuk itu RAPBN 2022 harus dirancang dengan kebijakan fiskal yang efektif, fleksibel, dan responsif.

Muhaimin Iskandar Minta Kemenkes Buka Relawan Tenaga Kesehatan

Kemenkes harus segera membuka pendaftaran relawan untuk menangani pasien Covid-19. Caranya, bisa dilakukan melalui kerja sama dengan kampus-kampus kesehatan di berbagai daerah.

Asumsi Makro RAPBN 2022 Disepakati

Kendati penanganan covid-19 mengalami perbaikan di triwulan I dan II, tetapi eskalasi peningkatan kasus beberapa waktu terakhir menjadi atensi utama.

Rencana Kerja Pemerintah pada 2022 Diharapkan Genjot Perekonomian

Adapun sasaran pembangunan dan arah kebijakan pemerintah pada 2022 melalui program prioritas nasional. Seperti, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas.

Puan Minta RAPBN 2022 Antisipasi Ketidakpastian Pandemi Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, keselamatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI.

Nuansa Politik Hambat Optimalisasi Perhutanan Sosial

Beberapa faktor telah menghambat optimalisasi hutan oleh rakyat seperti nuansa politik terutama dalam penentuan pengelolaan hutan oleh suatu kelompok tertentu.

Anggota DPR: Jangan Terburu-buru Impor Tabung Oksigen

Dalam memenuhi kebutuhan tabung oksigen di berbagai rumah sakit, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan produksi dalam negeri. 

Otsus Papua Diusulkan Atur Kewenangan Pemerintah Kabupaten-Kota

RUU Otsus bagi Provinsi Papua seyogyanya dilaksanakan tidak hanya di level provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. 

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia