Rabu 07 Juli 2021, 11:38 WIB

DPR Minta Presiden Turun Tangan Larang Kedatangan WNA

 Sri Utami | Politik dan Hukum
DPR Minta Presiden Turun Tangan Larang Kedatangan WNA

Ist/DPR
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

 

POLEMIK  masuknya tenaga kerja asing (TKA) kembali mencuat. Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan agar kerja keras pemerintah keluar dari pandemi dengan PPKM Darurat tercapai. 

"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu sudah tepat," kata Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat pada keterangan pers, Selasa (7/7).

"Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa," ucap Syahrul Aidi.

Anggota Komisi V DPR tersebut menekankan harus ada sikap dan penjelasan kepada publik terkait masuknya WNA tersebut sehingga publik tidak panik.

"Dikhawatirkan PPKM Darurat ini tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga," ujar Syahrul. 

Terkait pembatasan kedatanga WNA dari luar negeri pemerintah dapat berkaca dari kebijakan Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat varian Covid-19 baru.

Beberapa fakta juga menunjukkan Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut.

"Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri," terangnya.

Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia menurut Syahrul harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi Covid-19. (Sru/OL-09).

Baca Juga

Antara

Kuasa Hukum: Mardani Maming, tak Punya Saham di PT PAR

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:43 WIB
Sebelumnya Direktur PT PCN Christian Soetio menuding Mardani menerima aliran dana melalui PT PAR dan PT...
MI /ADAM DWI.

Jadi Tersangka 6 Tahun, Ini Alasan KPK Baru Tahan Hasanuddin Ibrahim

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 21:13 WIB
Penahanan itu dilakukan sebagai bagian dari penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Sekaligus untuk mendapatkan kepastian hukum dari pihak...
MI ADAM DWI

Dikritik ICW Terkait Harun Masiku, KPK: Terus Dikejar

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 20:58 WIB
Karyoto menekankan bahwa KPK masih berupaya melacak keberadaan Harun. Pengejaran Harun dipastikan tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya