Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH diminta tidak terburu-buru untuk memutuskan untuk impor tabung oksigen. Dalam memenuhi kebutuhan tabung oksigen di berbagai rumah sakit, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan produksi dalam negeri.
"Pemerintah jangan terburu-buru membuka opsi impor sebab penanggulangan covid-19 sebaiknya disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat," ujar anggota Komisi VII DPR Mulyanto, Selasa (7/7).
Mulyanto mengibaratkan kebijakan impor ibarat perceraian dalam rumah tangga tidak diharamkan namun dibenci atau tidak boleh sembarang dibuka kecuali darurat dan sangat memaksa.
"Kemarin sudah bagus kita mengirim gas oksigen ke India. Masak sekarang kita ingin impor. Padahal bibir kita belum kering benar membahas masalah itu," singgung Mulyanto.
Pemerintah menurut Mulyanto harus melakukan analisis supply demand yang akurat dan mengoptimalkan produk domestik. Dia meminta pemerintah memutakhirkan data produksi domestik yang ada di dalam negeri termasuk meninjau kebijakan alokasi gas oksigen untuk sektor kesehatan dan sektor industri.
"Kalau memang sektor kesehatan masih kurang, ditingkatkan saja kuotanya menjadi lebih dari 60%. Kalau perlu menjadi 80% kuota gas oksigen. Jangan belum apa-apa sudah membuka opsi impor. Kebijakan seperti Ini memang ditunggu-tunggu mafia impor," cetusnya.
Pemerintah melalui aparat pengawasannya perlu memastikan tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Selain itu yang tidak kalah penting adalah aspek pengawasan, baik dalam tahapan produksi maupun jaringan distribusi.
"Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung-jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sangat kita khawartirkan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi," imbuh Mulyanto.
Sebelumnya kelangkaan tabung dan isi gas oksigen yang menimbulkan kasus meninggalnya 63 orang pasien covid-19 di RS Sardjito Yogyakarta. Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuka keran impor tabung gas oksigen. (Sru/OL-09).
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved