Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI XI DPR RI akan menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Fit and Proper Test ini akan dilaksanakan pada awal September 2021.
Berdasarkan keputusan rapat internal Komisi XI DPR RI pada tanggal 24 Juni 2021 telah diputuskan dan ditetapkan sebanyak 16 nama Calon Anggota BPK RI yang akan mengikuti pelaksanaan fit and proper test ini.
Dalam rangka memenuhi asas transparansi publik, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa calon Anggota BPK RI diumumkan oleh DPR RI kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
Masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon Anggota BPK RI tersebut sebagai bahan pertimbangan dan dalam memilih 1 orang Anggota BPK RI untuk dilaporkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Adapun 16 nama Calon Anggota BPK RI tersebut yaitu:
1. Dadang Suwarna
2. Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
3. Encang Hermawan, S.H., S.A.P., S.I.P.
4. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H.
5. Dr. Shohibul Imam, CA., CPA
6. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E.
7. R. Hari Pramudiono, S.H., M.M.
8. Muhammad Komarudin, S.H., M.H.
9. Nelson Humiras Halomoan
10. Ir. Widiarto, Sp.I
11. Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, S.E., M.S.E
12. Teuku Surya Darma
13. Dr. Harry Zacharias Soeratin, S.E., Ak., M.M.Acc., Ph.D., (candidate), CA., EPC., CRGP
14. Dr. Blucer Welington Rajagukguk, S.E., Ak., M.Sc., S.H., M.H.
15. Laode Nusriadi, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., CPA (Aust)., ACPA., CfrA., CSFA.
16. Ir. H. Mulyadi
Masukan dari masyarakat tersebut dapat disampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Fax. (021) 5756027, email: [email protected], terhitung mulai tanggal 8 sampai 15 Juli 2021 Pukul 15.00 WIB. (RO/OL-09)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved