Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime. Menurutnya, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.
“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (8/7/2021).
Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.
Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Dirinya mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.
Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
"Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Puan meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, dan pelaksanaan vaksinasi di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari. Puan juga menyerahkan tambahan 30.000 dosis vaksin untuk warga Surabaya dan Jawa Timur.
Vaksinasi Covid-19 di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, akan berlangsung 20 hari, dimulai pada 6 Juli 2021. Target minimal penerima vaksin di lokasi tersebut mencapai 50.000 orang per hari.
Puan menuturkan, untuk mencapai target 70% penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.
Menurut Puan, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya. “Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat senang dengan kunjungan dan bantuan yang disampaikan Puan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 di Jawa Tmur.
Khofifah menyatakan para pimpinan di Jawa Timur solid bergotong royong dalam menangani pandemi Covid-19. “Kami berharap dukungan Ibu Puan, kehadiran, dan semangat yang Ibu Puan injeksi, jadi tambahan semangat luar biasa bagi kami,” ucap Khofifah. (OL/OL-09)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
SEBANYAK 29.046 siswa asal Jawa Timur dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026.
Kedatangan hewan-hewan ini merupakan langkah konkret importir Jawa Timur dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan sektor pariwisata.
DPKP Provinsi Jawa Timur menyiapkan tiga langkah strategis untuk menghadapi kemarau panjang yang akan terjadi di Jawa Timur dan menjaga hasil produksi padi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) penerapan sistem work from home (WFH) bagi ASN dilingkungan Pemprov Jawa Timur.
Perjuangkan Skema Bagi Hasil dan Infrastruktur Berstandar Dunia Di Kawasan Bromo
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved