Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan masih banyaknya komentar negatif terhadap pemerintah terkait penanganan covid-19. Hal itu dinilainya kontra produktif dan justru menghambat upaya penanganan.
"Di saat rakyat menderita, saat seluruh elemen bangsa ini berperang melawan covid-19, ada saja yang berkomentar seolah-olah pemerintah salah. Komentar seperti ini kan kontra produktif, terjadi pro dan kontra dimasyarakat. Ujung-ujungnya, banyak yang lalai menjalankan protokol kesehatan," ungkap Rahmad, Kamis (8/7)
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, hendaknya politisi, pengamat, publik figur, epidemiolog, akademisi atau siapapun, jangan lah menari-nari saat rakyat menderita, di saat seluruh bangsa perang melawan covid-19. Dia meminta semua pihak bekerja sama dan pandemi bukan masalah pemerintah saja.
Baca juga: Satgas: Disiplin Individu Kunci Sukses PPKM Darurat dan Mikro
"Jangan sampai rakyat terkotak kotak, terbelah hanya karena terjadi perbedaan penanganan bagaimana cara perang melawan covid 19," katanya.
Menurutnya, dalam negara demokrasi maju di manapun, perbedaan pendapat itu penting, oposisi itu penting di dalam pembangunan bangsa. Hanya saja, tambahnya, ketika ada perang, ketika musuh negara sudah ada, sudah terlihat, tidak ada satu kata yang berbeda.
"Perbedaan pendapat boleh-boleh saja, tapi disaat perang, semua harus bersatu padu satu melawan musuh. Itu baru namanya negarawan sejati. Bukan malah mencari-cari celah menyalahkan pemerintah," ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersatu, bergotong-royong melawan covid 19. Inilah momentum menjadi seorang negarawan untuk mendarma baktikan tenaga dan pikiran bagi ibu pertiwi dalam perang melawan Covid-19.
"Pandemi ini bukan momentum untuk berkomentar yang tidak-tidak dan saling menyalahkan. Saat ini waktunya untuk bersatu," tandasnya. (H-3)
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved