Rencana Kerja Pemerintah pada 2022 Diharapkan Genjot Perekonomian

PEMULIHAN Ekonomi dan Reformasi Struktural disepakati menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2022. Tema itu diharapkan mampu mendorong agenda pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pengambil kebijakan.

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Wakil Ketua Badan Anggaran Muhidin Mohamad Said menyebut tema besar itu mencakup percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"RKP 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama. Mencakup percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM," tutur Muhidin, Selasa (6/7).

Baca juga: Menkeu: Pendapatan Negara Semester I 2021 Tumbuh 9,1%

Hal itu didorong melalui target dan indikator pembangunan yang disepakati DPR dan pemerintah. Kesepakatan itu meliputi tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%; tingkat kemiskinan 8,5%-9%; indeks gini rasio 0,376-0,378; indeks pembangunan manusia 73,41-73,46; nilai tukar petani (NTP) 103-105; nilai tukar nelayan (NTN) 104-106.

Muhidin mengatakan sasaran pembangunan dan arah kebijakan RKP 2022 oleh pemerintah melalui program prioritas nasional. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

"Dengan arah kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang didorong dari daya beli dan usaha. Serta, diversivikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha," imbuhnya.

Kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan kebijakan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.

Baca juga: PPKM Darurat, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Direvisi

Lalu keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental. Kelima, memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

"Dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama limbah B3 medis pascapandemi covid-19. Serta, peningkatan kualitas udara, air, air laut dan lahan sebagai penyangga kehidupan masyarakat," jelas Muhidin.

Adapun program prioritas terakhir untuk mendukung pembangunan, yakni memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.(OL-11)