PPKM Darurat, DPR Pastikan Tugas Legislasi tidak Terganggu

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mewajibkan kegiatan perkantoran nonesensial dilakukan dari rumah hingga 100%. Lalu, bagaimana kegiatan di Kompleks Parlemen terkait pembahasan legislasi?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa legislatif akan menerapkan sistem kerja WFH sebanyak 75%. Kegiatan di lingkungan parlemen pun akan dibatasi. Sementara, rapat dengan para mitra kerja mayoritas akan dilakukan secara virtual.

"Kita membatasi sekali kegiatan WFO. Rapat akan dilakukan secara daring. Sehingga kegiatan yang memang menjadi target, saya rasa tidak terganggu kombinasi WFO dan WFH," papar Sufmi di Jakarta, Kamis (1/7).

Lebih lanjut, dia menegaskan DPR tengah menargetkan pembahasan RUU agar segera rampung. Seperti, RUU Perlidnungan Data Pribadi (PDP), RUU Aparatur Sipil Negara dan RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Memang ada beberapa yang yang ditargetkan akan segera rampung. Oleh karena itu, kebijakan pimpinan DPR itu dikombinasi antara WFO dan WFH," imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk memperkecil aktivitas di gedung parlemen hingga di bawah 25%. Hal tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan PPKM Darurat yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi.

"Ya (WFO 25%) mungkin akan lebih sedikit," papar Sufmi.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti