Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Anggota DPR Minta KKP Tingkatkan Program Kesejahteraan Nelayan di Kalteng

Di Kalteng, lanjutnya, ada dua macam nelayan yakni nelayan laut dan nelayan sungai. Paling banyak adalah nelayan sungai sehingga perlu ada program yang bisa selaras

Anggota DPR Minta Pendaftaran Haji tak Dicabut Untuk Usia 65 Tahun Keatas

"Karena batas usia 65 tahun calon haji itu hanya untuk tahun 2022 terkait COVID-19, jadi 2023 itu stabil, kembali lagi," katanya

Imunisasi Dasar Lengkap Jadi Kunci Pencegahan Polio

"Kalau imunisasi dasar tidak tercapai sangat berisiko menimbulkan merebaknya kembali penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah harus tereliminasi."

DPR Minta Polri Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Gagal Ginjal Akut

Aparat kepolisian tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum perkara tersebut sebab diduga kasus itu melibatkan banyak pihak.

Komisi VII DPR RI Tinjau Perkembangan AMMDes

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) dalam rangka meninjau perkembangan produksi Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di Bogor, Jawa Barat.

DPR Sebut Kriteria Penerima PSR Mengeksklusi Sebagian Petani Sawit

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menilai kriteria penerima Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang harus dipenuhi petani sawit.

Komisi VI DPR : Bulog Harus Serius Pastikan Ketersediaan Stok Pangan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa Bulog harus serius dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang baik.

Pimpinan DPR Belum Terima Surpres Pergantian Panglima TNI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu pemerintah Jokowi mengirim surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI.

DPR Apresiasi Capaian Positif BRI Tahun 2022

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian positif yang diraih BRI terkait kinerja keuangannya pada tahun ini.

Gelaran KTT G20 Bawa Angin Segar bagi Pariwisata Indonesia

Anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan KTT G20 dan rangkaian side event-nya telah membawa angin segar bagi sektor pariwisata serta perekonomian di Bali.

DPR Sebut Sanksi Pidana Menanti Penjual dan Pemalsu Data Pribadi 

Bobby Adhityo Rizaldi menanggapi bahwa tindakan Bjorka tersebut harus segera dihentikan karena telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan.

Leader's Declaration KTT G20 Buktikan Indonesia Sukses Jadi Negosiator Global

“Serangkaian diplomasi pemerintah Indonesia mampu meyakinkan negara-negara G20 lain bahwa Indonesia adalah mitra yang dapat dipercaya,"

Didominasi Akreditasi C, Kualitas PT Indonesia Masih Rendah

Berdasarkan data yang dihimpun Pergubi, hanya 95 PT dengan akreditasi A, 809 PT akreditasi B dan 1.291 PT akreditasi C.

Ini Catatan Fraksi NasDem DPR RI Tentang Persetujuan Usulan RUU 8 Provinsi

Dalam Pandangan F-NasDem diserahkan secara tertulis oleh Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, F-NasDem memberikan 6 catatan untuk menjadi perhatian pemerintah

Tak Diakomodasi UU Sisdiknas, Peran PTKL Diabaikan Dunia Pendidikan Tinggi

UU Sisdiknas 20/2003, tidak mengenal istilah PTKL sebagai salah satu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pekerja dan Pengusaha Mulai Rasakan Dampak Ancaman Resesi Global

Saat yang sama pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Ini kian memperparah kondisi ekonomi, bukan hanya negara maju, namun juga berdampak pada semua negara

Kepada Anggota DPR, Forkopi: Pihaknya Tolak Pengawasan Koperasi oleh OJK

Andy A Djunaid, Ketua Kospin Jasa Pekalongan. menyampaikan kekhawatiran jika RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terutama pasal 191, 192 dan 298 diberlakukan.

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi VI Sebut Suksesnya KTT G20 Bawa Nama Baik Bali ke Suluruh Dunia

Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu mengungkapkan, KTT G20 juga menjadi promosi gratis bagi pariwisata Bali ke seluruh dunia. 

Paripurna DPR setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Memastikan Ruang Digital Aman bagi Anak

Disparitas Desa-Kota dan Arus Balik Pasca-Lebaran

Pelajaran Strategis dari Ketangguhan Militer Teheran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia