Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian positif yang diraih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait kinerja keuangannya pada tahun ini.
Setidaknya, hingga 30 September 2022, BRI berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasian sebesar Rp39,31 triliun. Itu artinya, laba bersih BRI berada pada angka 103,34 persen secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun 2021.
Menurutnya, capaian tersebut bukanlah perkara mudah, terlebih di tengah tantangan ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.
"Pertama, kita apresiasi atas keberhasilan BRI yang mampu membukukan laba bersih cukup signifikan tahun ini. Kedua, torehan tersebut layak diapresiasi karena BRI mampu menunjukkan kinerja positif di tengah badai ketidakpastian ekonomi saat ini. Ini capaian yang sangat luar biasa," katanya kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Baca juga: Gelaran KTT G20 Bawa Angin Segar bagi Pariwisata Indonesia
Darmadi menambahkan, keberpihakan BRI terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator di balik keberhasilannya membukukan laba bersih.
"Kebijakan BRI dengan memberikan proporsi kredit terhadap UMKM sebesar 84,2 persen bisa dikatakan sebagai salah satu indikator di balik keberhasilan mereka mencatatkan laba bersih tahun ini. Implementasi kebijakan tersebut mencerminkan bahwa BRI pro terhadap UMKM," lanjutnya.
Selain itu, Darmadi juga mengatakan bahwa keberhasilan BRI tersebut tidak lepas dari kode moral yang diterapkan Kementerian BUMN selama ini. "(Keberhasilan BRI) juga berkat menjalankan shared value Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, Kolaboratif," jelasnya.
Selain itu, BRI dinilai cukup adaptif terhadap situasi dan kondisi ekonomi baik global maupun domestik. Serta mampu mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita pemerintah dan konstitusi.
"Yakni soal kesejahteraan masyarakat harus jadi skala prioritas. BRI mampu tunjukkan loyalitasnya secara bersamaan baik kepada pemerintah di satu sisi selaku regulator, dan masyarakat di sisi lain sebagai pemilik saham terbesar BRI. Loyalitas itu dijalankan dengan baik oleh BRI di bawah kepemimpinan pak Sunarso sebagai Dirut saat ini," jelasnya.
Untuk itu, politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap agar BRI tidak terlalu berpuas diri atas capaian yang diraih saat ini.
"Capaian tersebut, menurutnya harus dijadikan milestone (batu loncatan) untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar ke depannya. "Jangan terlena, jangan cepat puas diri. Tantangan ke depan makin berat," harapnya. (RO/OL-09)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved