Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SINYALEMEN Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional bahwa 2023 akan menghadapi ancaman resesi global, sudah mulai bisa dirasakan saat ini oleh para pengusaha dan para pekerja. Pengusaha mengalami penurunan omset dan produksi. Sementara pekerja mulai banyak yang di-PHK dan dirumahkan.
“Akhir-akhir ini kita mendengar pendapat Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan asing terkait kondisi ekonomi global tahun 2023 nanti diperkirakan akan suram dan bisa terjadi resesi global. Resesi jadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara," kata Dewi Asmara, Anggota Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Pemda Kabupaten Bogor, pengusaha, dan pekerja di Kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/11).
Saat yang sama pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Ini kian memperparah kondisi ekonomi, bukan hanya negara maju, namun juga berdampak pada semua negara termasuk Indonesia.
Dewi melanjutkan, saat ini, terlihat banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pekerja, baik PHK, tidak memperpanjang kontrak, dan pengakhiran PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), terutama di sektor tekstil, manufaktur, akomodasi dan restoran, dan sektor lainnya.
Baca juga : Peran Strategis Direktur Keuangan bagi Perusahaan
“Pengurangan pekerja ini didominasi sektor tekstil diikuti sektor manufaktur. Ini disebabkan sinyalemen penurunan omset perusahaan dengan penurunan permintaan yang mencapai hingga 50 persen. Perusahaan mengurangi operasional perusahaan dan produksi. Penurunan ini tentu berdampak pada sektor ketenagakerjaan, yaitu pengurangan hari kerja hingga jumlah pekerja,’ imbuh politisi Partai Golkar tersebut.
Data Kemenaker per September lalu, lanjut Dewi, ada 10 ribu pekerja yang di-PHK. Sementara catatan APINDO pengurangan pekerja khusus di Jawa Barat saja per Oktober hampir 80 ribu.
Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan pengurangan pekerja terbesar, diikuti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Terlebih lagi banyak perusahaan yang belum masuk dalam asosiasi APINDO. (RO/OL-7)
Semua harus meyakini bahwa kita akan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dan tantangan covid-19 ini secara lebih baik.
Resesi hampir berubah menjadi jargon yang mudah terucap dan gampang dipolitisasi karena pemahaman akan makna yang tidak lengkap.
DUA negara superpower, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, kini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang amat berat.
MURAM, kelam, gelap. Begitulah narasi dalam yang terus mendominasi jagat media dalam beberapa bulan terakhir.
Di bulan-bulan sebelumnya, beberapa negara lain sudah lebih dulu jatuh dalam jurang resesi sebagai dampak dari pandemi covid-19.
Mujiyono menduga, saat ini Anies tengah menarik pelan-pelan kebijakan rem darurat tersebut. Hal itu terlihat dari adanya penerapan kembali sistem ganjil-genap dan denda pelanggar progresif.
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Seberapa siap pemerintah mengantisipasi dan menghadapinya?
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Surat pemecatan disampaikan dengan cara tidak lazim, hanya melalui Whatsapp
Sejak Januari-Juni 2024, Disnaker Jawa Barat mencatat ada laporan PHK sebanyak 225, dengan total tenaga kerja yang kena PHK berjumlah 631 orang.
SERIKAT Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan kekhawatiran adanya potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved