Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi. Mereka lebih memilih bersiap seandainya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Dengan besaran saat ini dan kebutuhan yang semakin meningkat, saya rasa mereka tidak akan konsumsi lebih tinggi. Bahkan saya rasa banyak di antara peneriman BSU akan menahan konsumsi untuk berjaga-jaga mereka jadi korban PHK," ucap Huda saat dihubungi, Selasa (24/6).
Ia juga menyatakan program BSU tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap peningkatan daya beli masyarakat.
Pasalnya, Huda menilai program BSU hanya menyasar kepada pekerja dengan besaran upah tertentu saja dan tidak menyasar kepada pekerja yang berada di sektor informal.
"Program BSU di bulan Juni-Juli ini sangat terbatas impactnya karena programnya yang hanya dua bulan dan tidak menyasar ke semua kalangan/pekerja," beber Huda. (Fal/I-1)
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
HP Inc berencana memangkas hingga 6.000 karyawan secara global hingga 2028 sebagai bagian dari efisiensi dan percepatan adopsi AI.
Pemkab Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya.
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan sepanjang 2024 hingga Oktober 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved