Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi. Mereka lebih memilih bersiap seandainya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Dengan besaran saat ini dan kebutuhan yang semakin meningkat, saya rasa mereka tidak akan konsumsi lebih tinggi. Bahkan saya rasa banyak di antara peneriman BSU akan menahan konsumsi untuk berjaga-jaga mereka jadi korban PHK," ucap Huda saat dihubungi, Selasa (24/6).
Ia juga menyatakan program BSU tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap peningkatan daya beli masyarakat.
Pasalnya, Huda menilai program BSU hanya menyasar kepada pekerja dengan besaran upah tertentu saja dan tidak menyasar kepada pekerja yang berada di sektor informal.
"Program BSU di bulan Juni-Juli ini sangat terbatas impactnya karena programnya yang hanya dua bulan dan tidak menyasar ke semua kalangan/pekerja," beber Huda. (Fal/I-1)
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) memberikan bantuan solidaritas kepada para jurnalis yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved