Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Guru Besar Indonesia (Pergubi) menilai bahwa kualitas perguruan tinggi (PT) di Indonesia masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari tingkat akreditasi PT dan program studinya.
"Kami ingin menyoroti termasuk akreditasi, bayangkan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia itu didominasi akreditasi C atau 'Baik' dibanding dengan perguruan tinggi yang 'Unggul' atau A. Dominasi akreditasi C atau 'Baik' ini indikasi kualitas perguruan tinggi masih rendah," ujar Sekjen Pergubi, Prof. Arief dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI, Kamis (17/11).
Berdasarkan data yang dihimpun Pergubi, hanya 95 PT dengan akreditasi A, 809 PT akreditasi B dan 1.291 PT akreditasi C. Kemudian ada 4 PT terakreditasi 'Unggul', 50 PT dengan akreditasi 'Baik Sekali' dan 464 PT akreditasi 'Baik'.
Baca juga: Wakil Presiden Ajak Warga Menggali Potensi Pasar Halal Global
Untuk prodi, juga didominasi akreditasi B dan 'Baik'. Tercatat sebanyak 4.373 prodi terakreditasi A, 12.224 prodi dengan akreditasi B dan 5.167 prodi terakreditasi C. Sementara prodi 'Unggul' sebanyak 125, 'Baik Sekali' 62 dan 'Baik' mencapai 1.740 prodi.
"Yang sangat kita khawatirkan masih banyak, ribuan PT yang belum terakreditasi atau belum mengajukan akreditasi, termasuk prodinya. Kalau hal itu terjadi dia tidak bisa meluluskan mahasiswanya. Itu adalah masalah besar," imbuhnya.
Menurut, Prof. Arief hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi Indonesia. Memang tidak bisa secara serta merta memperbaiki kualitas pendidikan tinggi tersebut, mengingat begitu banyaknya PT yang tersebar di Tanah Air. Lantas, dibutuhkan kebijakan jangka panjang yang tepat sehingga perlu ada road map pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa kualitas PT memang menjadi salah satu permasalahan bersama. Begitu banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia yang mendidik mahasiswa dengan kualitas yang belum sesuai harapan.
"PTS sekarang mendidik 72% dari jumlah mahasiswa di Indonesia, tetapi dari sisi kualitas kita pahami kondisi PTS juga belum tentu mencapai grade yang diharapkan. Bahkan lebih banyak PTS pada level C," ungkapnya.
Dede pun menyoroti keberpihakan pemerintah pada PTS yang notabene memiliki 72% dari total mahasiswa seluruh Indonesia itu. Menurutnya, anggaran untuk PT di Kemendikbud-Ristek, sekitar 96% didominasi PTN dan hanya sekitar 4% untuk PTS.
"Kita pahami anggaran di Kemendikbud untuk PTN saja kurang lebih sekitar 96%, sementara untuk PTS hanya 4%. Padahal dari jumlah PT, swasta mendominasi, antara 90%-an itu adalah swasta dan 10% negeri," tutupnya. (H-3)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
. Status PTNBH mencerminkan kesiapan UNJ untuk berkontribusi nyata dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Universitas Trisakti ialah saksi mata perjalanan sejarah negara membangun peradaban pendidikan di Indonesia.
Pembatalan kenaikan UKT mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan pengurangan subsidi atas biaya operasional kampus negeri.
Kenaikan UKT diperkuat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ada kemungkinan kenaikan UKT yang akan dimulai tahun depan
Dengan status PTN BH, Trisakti akan mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Rendahnya APK bisa diatasi oleh pemerintah dengan mengarahkan sebagian besar lulusan SMA/SMK sederajat untuk memilih kuliah jenjang diploma agar mudah masuk dunia kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved