Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Selain soal kontribusi investor swasta, ada hal lain yang perlu direvisi pada UU No. 18 Tahun 2008 ini. Terutama berkaitan dengan insentif, penanganan pidana dan pelanggaran hukum.
PIMPINAN DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk tidak melempar wacana perubahan jadwal Pemilu 2024.
Ahli Ekologi Hutan Djoko Marsono lebih setuju mengembalikan konsep konservasi ke UU No. 5 Tahun 1990, sebab pengertian konservasi sumber daya alam hayati menjadi lebih luas.
Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar, namun tidak mempunyai lithium untuk mendukung produksi baterai.
Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mengkritik soal tumpang tindihnya program kerja pada Kemen[erin dengan Kemenaker dan kementerian/lembaga lain.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak pimpinan baru SKK Migas agar menggenjot program 1 juta BPH (barel per hari) minyak di tahun 2030.
Sebelumnya upaya memproduksi obat di dalam negeri pernah digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ribka yakin, jika terealisasi, akan baik untuk produk dalam negeri.
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau program pelayanan pemberian paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang overstay di Arab Saudi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sutrisno mempertanyakan berapa serapan bulog yang telah dilakukan selama masa panen raya di bulan Maret dan April bulan lalu
"Kepada aparat penegak hukum agar bekerja keras dan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para oknum-oknum teroris yang selalu menghantui masyarakat.
Pertamina akan membentuk Satuan tugas (Satgas) mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 untuk mengamankan stok energi tersebut.
Alasan rencana aksi korporasi tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja modal atau capital expenditure (capex) PHE yang mencapai US$4 miliar-US$6 miliar atau Rp60 triliun-Rp90 triliun.
Rachmat Gobel, meminta pemerintah Indonesia agar bisa menjaga kedaulatan Indonesia dan tegaknya hukum, termasuk dalam pemanfaatan Kepulauan Widi.
Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi pasal karet.
Anggota DPR RI Subardi menilai proyek jalan tol Jogja-Bawen mampu membangkitkan sektor ekonomi unggulan.
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini menyadari bahwa transisi tersebut tidak serta-merta dapat sekejap terlaksana.
"Kawasan wisata terutama yang berkaitan dengan wisata alam, harus benar-benar mengedepankan keselamatan para pengunjung dengan memastikan sarana dan prasarana terjamin keamanannya."
Hal itu ia kemukakan menanggapi pengumuman lelang Kepulauan Widi di situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Setelah KUHP yang baru disahkan, pemerintah dan DPR akan memaksimalkan waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak.
Menurut Yenti, engagement period atau masa adaptasi tiga tahun adalah konsekuensi dalam pembentukkan UU yang bersifat global.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved