DPR Kritik Tumpang Tindih Program Pelatihan Antar-Kementerian

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mengkritik soal tumpang tindihnya program kerja pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan kementerian/lembaga lainnya.

Menurutnya, dengan potensi nikel yang besar, Kemenperin sepatutnya memberikan perhatian pada peningkatan tenaga keahlian melalui pelatihan SDM dalam mengelola nikel. Khususnya pada sektor produksi industri baterai, ketimbang misalnya menargetkan industri dirgantara yang setahun hanya bisa memproduksi dua pesawat.

“Kita seolah-olah seperti PMDK, PMDK itu Pelatihan Melulu Dikuasai Kagak. Untuk apa PT Dirgantara (Indonesia) mempekerjakan banyak orang di sana, lalu tidak ada hasilnya untuk negara," katanya.

"Mending kita buat helikopter-helikopteran untuk remote-remote kontrol anak, jelas itu laku dijual di pasaran, sehingga ada hasilnya,” tegas Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12).

Di sisi lain, politikus Partai Demokrat itu menegaskan, ekspor nikel perlu dibatasi dan diatur karena kebutuhan bakunya sangat dibutuhkan di dalam negeri untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik.

Baca juga: DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Produksi Obat Dalam Negeri

Karena itu, perlu sebuah terobosan supaya kekayaan sumber daya alam nikel bisa memberikan dampak positif untuk negara dan menumbuhkan perekonomian nasional.

Terkait pentingnya menghidupkan dunia industri yang akan mengakomodir banyak tenaga kerja, Kemenperin diingatkan agar tidak membuat program yang terkesan megah.

“Kita kadang-kadang membuat konsep yang wah, padahal jadi weh. Nanti ganti menterinya, lain lagi konsep menterinya yang baru. Lain menteri lain konsep, tidak ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang," katabta.

"Contoh Kemenperin dengan Kementerian ESDM bicara soal industri nikel, sementara bisa dicek itu investor dari China rata-rata. Mereka menguasai harga pasar, kalau kita tidak cepat bicara produksi baterai, dan Kemenperin tidak punya visi itu, ini percuma,” tandas Legislator Dapil Banten III tersebut. (RO/OL-09)