Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di tahun depan. PHE akan menawarkan 10%-15% sahamnya di pasar modal.
Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury mengungkapkan, alasan rencana aksi korporasi tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja modal atau capital expenditure (capex) PHE yang mencapai US$4 miliar-US$6 miliar atau Rp60 triliun-Rp90 triliun.
"Kami harapkan pelaksanaan IPO selain meningkatkan transparansi, juga meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan," kata Pahala dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan, Rabu (7/12).
Dengan adanya pendanaan yang besar itu diharapkan Kementerian BUMN bisa mengoptimalkan peran PHE dalam menjaga momentum harga minyak dan gas bumi dunia yang tinggi di global.
"Juga bisa menumbuhkan sentimen baik pada investor energi. Serta bisa mengoptimalkan rencana ini karena di Indonesia masih minim emiten untuk eksplorasi dan produksi migas yang IPO," terangnya.
Selain itu, pendanaan dari IPO tersebut akan digunakan PHE untuk pengembangan blok migas di Indonesia, maupun di luar negeri. Dengan modal tersebut diharapkan PHE bisa memproduksi minyak terbesar dengan basis cadangan yang cukup.
"PHE sudah mengoperasikan wilayah kerja (WK) besar di Aljazair serta pertumbuhan organik dan non organik yang sudah beroperasi di beberapa WK dengan mitra global terkemuka lainnya," ucap Pahala.
Baca juga: Pertamina Dinilai Jadi Garda Terdepan Dekarbonisasi
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid berpandangan ada dua subholding Pertamina yang tidak boleh disentuh swasta dan tidak boleh IPO, yakni Pertamina Patra Niaga, karena menyangkut level masalah penting soal distribusi minyak dan berikutnya ialah PHE.
"PHE itu menyangkut barang penting yang memiliki high intensity conflict (intensitas konflik tinggi). PHE itu investor yang datang, tidak perlu mencari. Tapi kenapa IPO?" kata Legislator Golkar itu.
Nusron mengatakan, yang lebih pantas untuk IPO ialah PT. Pertamina International Shipping (PIS) karena sifatnya pendukung bisnis Pertamina yang membutuhkan dana dalam meningkatkan pengembangan kilang di Indonesia. (A-2)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengubah jenama (rebranding) Bank DKI. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan demi menciptakan manajemen yang lebih solid.
PAM Jaya mampu melakukan penawaran saham perdana saat cakupan layanan 85%. Mengingat, dari capaian tersebut, BUMD pengelola air bersih dan air minum tersebut sudah memiliki 2,5 juta pelanggan.
"BMBL berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 280.000.000 saham baru pada 2-4 Januari 2023 di Bursa Efek Indonesia
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
PT Jhonlin Agro Raya Tbk yang sedang dalam proses IPO dengan kode emiten JARR telah mengantongi Persetujuan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
PEMPROV Sumatera Utara (Sumut) meminta pemkab dan pemkot pemilik saham Bank Sumut memberi tambahan dana penyertaan modal untuk memperkuat kinerja bisnis bank.
Grup marching band PosIND ini didatangkan langsung dari kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung.
Dalam upaya cegah penularan Covid-19, Kementerian BUMN mengambil peran aktif dalam menyediaan fasilitas belajar jarak jauh dan memastikan kualitas layanan yang prima.
"FIFA akan datang ke Indonesia, maka kita harus jadikan ini momen perbaikan diri. Jangan membiarkan kebodohan berulang kali kita alami ini terus didiamkan. Ini waktunya berubah,"
Kebutuhan stadion sepak bola berstandar internasional untuk melaksanakan Piala Dunia Sepak Bola U-17 mengantarkan JIS sebagai pilihan yang tak terhindarkan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan menggunakan mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) untuk mengisi jabatan dirut yang kosong.
Anies membeberkan nantinya akan dibentuk tim kecil antara Kementerian BUMN dengan Pemprov DKI guna mengelola kebijakan ini, satu kartu bisa digunakan seluruh transportasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved